Pemerintah Lebanon Tunjuk Militer Susun Rencana Pelucutan Senjata Hizbullah di Tengah Tekanan AS

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Lebanon untuk pertama kalinya secara resmi menunjuk militer guna menyusun rencana pelucutan senjata Hizbullah, kelompok milisi paling berpengaruh di negara tersebut.

Langkah bersejarah ini muncul di tengah tekanan kuat dari Amerika Serikat (AS) dan menjadi bagian dari upaya implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengonfirmasi bahwa tentara telah ditugaskan untuk menyiapkan rencana pembatasan dan pengaturan kepemilikan senjata oleh aktor non-negara.

Rencana itu dijadwalkan diserahkan ke kabinet paling lambat akhir Agustus 2025 untuk dibahas dan disetujui.

“Rencana tersebut akan disampaikan kepada kabinet pada akhir Agustus untuk dibahas dan disetujui,” kata Salam dalam konferensi pers yang dikutip AFP, Rabu (6/8/2025).

Sidang kabinet yang membahas hal ini berlangsung hampir enam jam, dipimpin langsung oleh Presiden Lebanon Joseph Aoun.

Agenda utamanya adalah menindaklanjuti proposal dari utusan AS, Tom Barrack, yang mencakup tahapan pelucutan senjata Hizbullah sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang telah diteken pada November lalu.

Kabinet Terbelah, Menteri Pro-Hizbullah Mundur dari Sidang

Langkah ini tidak diterima secara bulat oleh seluruh anggota kabinet. Menteri Kesehatan Rakan Nassereldine dan Menteri Lingkungan Hidup Tamara Elzein, keduanya diketahui berafiliasi dengan Hizbullah, memutuskan mundur dari sidang sebagai bentuk protes terhadap keputusan pelucutan senjata.

“Ada ketidaksepakatan prinsipil terhadap agenda ini,” kata Menteri Penerangan Paul Morcos, menjelaskan ketidakhadiran dua menteri tersebut.

Langkah pemerintah ini dilakukan menyusul desakan dari Washington yang meminta Lebanon segera memastikan monopoli senjata hanya berada di tangan negara—yakni tentara nasional dan aparat keamanan resmi.

Hizbullah Menolak dan Tuding AS Bersikap Mengatur

Dalam pidato yang disiarkan saat sidang kabinet berlangsung, pimpinan Hizbullah Naim Qassem dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pelucutan senjata selama Israel masih melakukan agresi di Lebanon.

“Jadwal apa pun yang diajukan… di tengah agresi Israel tidak dapat kami terima. Apakah kami diminta menyerahkan senjata tanpa dialog?” tanya Qassem.

Ia juga mengecam proposal yang dibawa oleh Tom Barrack sebagai tindakan sepihak dan diktator.

“Kesepakatan itu bukan kesepakatan, melainkan instruksi. Ini melenyapkan kekuatan Hizbullah dan melemahkan Lebanon secara keseluruhan,” ujarnya.

Qassem memperingatkan bahwa jika Israel melanjutkan serangan dalam skala besar, Hizbullah akan merespons secara defensif. Ia juga menuntut agar sebelum membahas pelucutan senjata, pemerintah Lebanon memprioritaskan:

• Rekonstruksi wilayah yang hancur selama konflik
• Penarikan Israel dari lima wilayah perbatasan
• Pembebasan para tahanan Lebanon yang ditahan Israel

Israel Tetap Menyerang Meski Gencatan Senjata Berlaku

Meskipun kesepakatan gencatan senjata berlaku sejak November lalu, serangan dari pihak Israel terus berlanjut. Negeri Zionis itu mengklaim bahwa serangan mereka diarahkan khusus kepada basis-basis Hizbullah dan akan terus dilakukan hingga kelompok itu benar-benar dilucuti senjatanya.

Bahkan, pada Selasa kemarin (5/8), Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan udara Israel di wilayah Brital menyebabkan satu orang tewas.

Hizbullah: Dari Perlawanan Jadi Kekuatan Politik

Sebagai catatan, Hizbullah adalah satu-satunya faksi yang mempertahankan persenjataan pasca perang saudara Lebanon 1975–1990, dengan alasan menjadi benteng perlawanan terhadap pendudukan Israel di wilayah selatan Lebanon hingga tahun 2000.

Seiring waktu, mereka tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik utama di Lebanon, dengan pengaruh besar dalam pemerintahan, parlemen, dan militer informal.

Namun, setelah perang berkepanjangan dengan Israel dalam setahun terakhir, posisi Hizbullah tampak melemah. Banyak senjata mereka yang hancur dan sejumlah pimpinan senior dikabarkan tewas dalam serangan Israel.

Menuju Babak Baru?

Jika rencana pelucutan senjata ini benar-benar dijalankan, maka ini akan menjadi momen bersejarah bagi Lebanon.

Negara ini akan memasuki fase baru dalam konsolidasi keamanan nasional, meski tantangannya besar: mulai dari resistensi internal, potensi konflik baru, hingga kemungkinan instabilitas politik.

Sidang kabinet lanjutan dijadwalkan berlangsung minggu ini untuk menindaklanjuti proposal AS dan menentukan arah akhir dari kebijakan sensitif ini.