Aksi Penolakan Pemindahan Tahanan Berujung Bentrok di Sorong

BOGORTODAY.COM – Kericuhan pecah di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu pagi (27/8/2025), menyusul gelombang demonstrasi yang menolak pemindahan tahanan kasus makar. Massa memblokade sejumlah ruas jalan, menciptakan suasana mencekam di berbagai titik kota.

Bentrok antara demonstran dan aparat tak terhindarkan, bahkan berujung pada perusakan fasilitas milik pemerintah. Di antara yang menjadi sasaran amuk massa adalah Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kantor Wali Kota Sorong, serta kediaman Kepala Kejaksaan Negeri Sorong.

Beberapa titik strategis di pusat kota juga turut terdampak, memaksa aparat keamanan memperketat penjagaan untuk mencegah situasi semakin memburuk.

Sejak pukul 06.00 WIT, ratusan personel gabungan dari Polresta Sorong Kota dan Brimob Polda Papua Barat Daya telah dikerahkan untuk membubarkan massa yang memblokir jalan di depan Mapolresta. Namun, upaya tersebut mendapat perlawanan sengit dari demonstran.

Akibat kericuhan ini, aktivitas warga pun terhenti. Seorang petugas di lapangan mengatakan:

“Massa yang tidak terima langsung melakukan tindakan anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas umum dan perkantoran,” ucapnya, Rabu (27/8/2025).

Pemindahan empat tahanan berlangsung sekitar pukul 06.30 WIT. Mereka adalah Abraham G Gamam, Nikson Mai, Maksi Sangkek, dan Piter Robaha. Keempatnya dipindahkan dari Polresta Sorong Kota menuju Bandara Dominique Edward Osok (DEO) dengan pengawalan ketat dari ratusan anggota Brimob bersenjata lengkap dan empat kendaraan taktis.

Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, bersama Kabag Ops Kompol Indra Gunawan turun langsung ke lapangan untuk meredakan ketegangan dengan pendekatan persuasif.

Namun, ketegangan meningkat saat aparat mencoba membuka blokade di depan Pertokoan Yohan, Klademak III. Massa menyerang menggunakan batu, kayu, dan kembang api, menyebabkan seorang anggota polisi terluka.

Sebagai respons, aparat menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan untuk membubarkan kerumunan. Meski demikian, massa tetap melawan, membuat situasi kota semakin tidak stabil.

Sehari sebelumnya, pada Selasa (26/8/2025), Forkopimda menggelar rapat tertutup di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut diduga membahas rencana pemindahan tahanan makar yang sejak awal ditolak oleh kelompok Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi (SRPPD).

Kelompok tersebut menolak persidangan dipindahkan ke luar Sorong dan menuntut agar proses hukum tetap berlangsung di kota tersebut. Penolakan ini telah disuarakan sejak awal pekan melalui aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Pengadilan Negeri Sorong, dan Kantor Gubernur.

Hingga laporan ini dibuat, aparat masih berjaga di sejumlah titik penting, termasuk Bandara DEO dan pusat kota. Aktivitas masyarakat belum sepenuhnya pulih, dan potensi terjadinya aksi lanjutan masih terbuka. (mg1)