DPR RI Terima Tuntutan Rakyat ’17+8′, Demokrat Dorong Keterbukaan

BOGORTODAY.COM – DPR RI resmi menerima tuntutan rakyat ‘17+8’ yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Partai Demokrat menilai DPR memang seharusnya lebih terbuka kepada masyarakat dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai landasan utama dalam setiap rapat maupun kebijakan.

“DPR harus terbuka atas aspirasi masyarakat karena DPR adalah wakil rakyat, bahkan sejatinya dalam rapat-rapat pun harus membawa kepentingan rakyat,” ujar Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).

Herman menyebut DPR telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat sebagai bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam menampung suara rakyat.

“Pembentukan badan baru ini sebagai keseriusan DPR dalam menjalankan tugasnya termasuk merespons banyaknya aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Perluas Ruang Dialog

Lebih jauh, Herman berharap DPR memiliki lebih banyak waktu untuk berdialog dengan masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah bersikap proaktif dalam meneruskan rekomendasi hasil aspirasi yang disalurkan melalui DPR.

“Ke depan, kami harus lebih terbuka dalam ruang dialog, waktunya harus lebih banyak dengan masyarakat, dan tentu harus sensitif dengan kepentingan rakyat. Bahkan jika perlu, rumah aspirasi diperbanyak dengan melibatkan tim pendukung dalam menampung aspirasi yang berkembang,” kata Herman.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga berkewajiban melaksanakan berbagai rekomendasi DPR yang berangkat dari aspirasi rakyat.

Tuntutan 17+8 Diserahkan ke DPR

Sebelumnya, para aktivis hingga influencer menyerahkan tuntutan rakyat ‘17+8’—yang terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang—ke DPR RI.

Penyerahan dilakukan oleh kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang diwakili Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez.

Penyerahan tersebut berlangsung di Gerbang Pancasila, kompleks DPR RI, Kamis (4/9/2025), dan langsung diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade serta anggota Komisi VI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Andre bahkan turut menandatangani surat serah terima dokumen 17+8.

Viral di Media Sosial

Tuntutan rakyat ‘17+8’ sebelumnya ramai diunggah di media sosial oleh sejumlah influencer, termasuk Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung, lalu mendapat banyak dukungan warganet.

Dokumen berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat” dengan desain latar hitam dan tulisan pink-hijau itu kemudian viral dan menjadi bahan diskusi publik.

Tuntutan tersebut diminta segera ditindaklanjuti dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025.