LEBIH ELOK MEMBANTU PONDOK PESANTREN DARI PADA MENDIRIKAN SEKOLAH RAKYAT

Ada kekhawatiran bahwa program ini mengulang praktik diskriminatif di masa kolonial karena adanya pembagian sistem pendidikan berdasarkan status sosial.

Beberapa pihak menilai Sekolah Rakyat sebagai kebijakan populis yang tidak menyelesaikan masalah akar pendidikan, tetapi justru menambah beban anggaran dan infrastruktur tanpa mengatasi problem fundamental di sekolah negeri yang ada.

Dilain pihak Gubernur Jawa Barat KDM memutuskan untuk tidak mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bantuan hibah bagi Pondok Pesantren (Ponpes) pada APBD Perubahan tahun 2025.

Meski diganti oleh KDM dengan program beasiswa untuk santri, tapi jumlahnya lebih kecil, dan alasan KDM bantuan hibah ini banyak penyelewengan, hanya Ponpes yang dekat kekuasaan yang dapat bantuan hibah.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Ma’ruf Amin, mengkritik langkah yang diambil pemerintah provinsi tersebut.

Ia menyebut, kebijakan ini tidak sejalan dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap Ponpes.

Nah dengan kejadian ini, menurut penulis akan lebih elok, jika program Sekolah Rakyat ini perlu dievaluasi dan diganti dengan program bantuan Ponpes agar lebih mengenai sasaran dan maslahat. Jayalah Indonesiaku.