Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan di Balik Banjir Besar Bali

BOGORTODAY.COM – Banjir Bali masih menjadi sorotan dunia internasional hingga kini. Peristiwa yang menelan korban jiwa itu memicu berbagai dugaan tentang penyebabnya.

Salah satu faktor yang banyak disebut adalah alih fungsi lahan yang masif terjadi di Bali, terutama demi mendukung industri pariwisata.

Di banyak kawasan penyangga wisata, lahan produktif diubah menjadi vila, hotel, dan condotel.

Menurut penelitian Ni Komang Pramudiasari dalam artikel Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa Terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan di Bali, setiap tahun sekitar 1.000 hektar lahan pertanian di Bali hilang akibat konversi lahan. Pesatnya pembangunan akomodasi wisata mendorong tren ini semakin tak terkendali.

Tulisan dalam Jurnal Pacta Sunt Servanda dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) juga menyoroti kenaikan harga tanah di sekitar destinasi wisata.

Fenomena ini mempercepat perubahan fungsi lahan, menekan keberadaan subak—sistem irigasi tradisional yang sudah ratusan tahun menjaga keseimbangan air di Bali.

Hilangnya lahan hijau dan semakin menyusutnya hutan—yang kini kurang dari 30% luas wilayah Bali—meningkatkan risiko bencana ekologis, termasuk banjir.

Pengamat tata ruang wilayah, I Nyoman Gede Maha Putra, menegaskan alih fungsi lahan masif menjadi salah satu pemicu banjir besar baru-baru ini. Ia juga menyebut lemahnya mitigasi bencana sebagai faktor tambahan.

Namun, Gubernur Bali Wayan Koster sempat membantah klaim tersebut. Menurutnya, alih fungsi lahan lebih banyak terjadi di Badung dan Gianyar, bukan di Denpasar, lokasi banjir terbesar. Meski begitu, Gede menilai pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar maupun salah. “Alih fungsi merupakan salah satu penyumbang bagi munculnya banjir,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali mencoba mengambil langkah pengendalian melalui revitalisasi portal informasi Tarubali. Fasilitas ini menjadi sarana komunikasi publik untuk memperkuat perencanaan tata ruang.

Pemprov juga tengah menyusun peraturan gubernur tentang tata cara pengendalian alih fungsi lahan produktif agar pembangunan tetap selaras dengan RTRW dan RDTR.

Kasus banjir besar ini akhirnya membuka kembali perdebatan tentang masa depan tata ruang Bali.

Di satu sisi, pariwisata memberi pemasukan besar bagi daerah. Namun di sisi lain, jika alih fungsi lahan terus dibiarkan, Bali akan semakin rentan terhadap bencana ekologis di masa depan.