
BOGORTODAY.COM – Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat berencana melakukan audensi langsung dengan Kapolda Jabar terkait pengerahan personel kepolisian dalam penanganan masalah lalu lintas truk tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Anggota Pansus V DPRD Jabar, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa koordinasi dengan kepolisian perlu segera dilakukan mengingat kondisi di lapangan sudah tidak kondusif.
“Mudah-mudahan minggu depan kita bisa audensi dengan Kapolda terkait masalah Parung Panjang, khususnya lalu lintas. Karena Dishub Jabar memiliki keterbatasan kewenangan, sehingga perlu peran kepolisian,” ujar Samsul kepada Bogortoday, Rabu (17/9/2025).
Ia menjelaskan, Dishub hanya memiliki kewenangan administratif seperti pencabutan izin, sementara tindakan yuridis terhadap pelanggaran truk tambang merupakan ranah aparat keamanan. Karena itu, menurutnya perlu ada pembentukan satgas khusus yang melibatkan berbagai unsur hukum.
“Ini harus diluruskan. Peran Dishub sudah baik, tapi kewenangan terbatas. Yang bisa melakukan tindakan tegas adalah kepolisian. Maka perlu ada komunikasi tripartit antara Pemkab, Pemprov, kepolisian, serta melibatkan kejaksaan. Harus ada satu bahasa bersama,” katanya.
Editor : Ilham Ariyansyah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















