Pemerintah Mantapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, 9.500 ASN Siap Pindah

BOGORTODAY.COM – Pemerintah terus menggarap megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan target agar Nusantara resmi beroperasi sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 9.500 orang.

Komitmen ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional sekaligus percepatan proyek IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan investor.

“Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian agar tidak ada keraguan terhadap kelanjutan pembangunan IKN yang saat ini terus berjalan,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Pemindahan ASN dan Infrastruktur Hunian

Berdasarkan regulasi itu, pemerintah menargetkan 1.700–4.100 ASN mulai bertugas di IKN dalam waktu dekat. Hingga 2029, jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN.

Hingga September 2025, sudah tersedia 44 tower hunian ASN yang siap ditempati, ditambah 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower lainnya masih dibangun.

Fasilitas hunian ini diprioritaskan untuk mendukung kelancaran perpindahan pegawai negara ke Nusantara.

Pembangunan Bertahap

Pada Tahap I pembangunan (2022–2024), pemerintah telah menghadirkan sejumlah infrastruktur utama, seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, sebagian besar didukung investasi swasta.

Proyek multiyears yang masih berjalan hingga 2025 meliputi Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, serta tol Balikpapan–IKN.

Sementara itu, Tahap II (2025–2028) difokuskan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, penguatan infrastruktur konektivitas, pembangunan ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, hingga investasi sektor pendidikan.

Investasi Swasta Jadi Penopang

Basuki menekankan, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan anggaran negara (APBN).

Hingga September 2025, investasi swasta non-APBN sudah mencapai Rp65,3 triliun, berasal dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama.

Dengan demikian, pembangunan IKN ditegaskan bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan transformasi tata kelola pemerintahan menuju model yang modern, kolaboratif, dan berdaya saing global.