Dukungan Diplomatik Menguat, Tapi Gaza Tetap Membara

BOGORTODAY.COM – Sejumlah negara dari berbagai kawasan dunia menyerukan diakhirinya kekejaman di Gaza dan mendesak pembentukan negara Palestina. Seruan itu bergema dalam pidato, pertemuan Dewan Keamanan, hingga aksi demonstrasi.

Namun para analis dan aktivis mengingatkan: dukungan diplomatik saja tidak cukup mengubah kondisi di lapangan.

Serangan Israel Terus Berlanjut

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (29/9/2025), meski solidaritas internasional meningkat, serangan Israel ke Gaza tidak mereda.

Dalam sepekan terakhir, setidaknya 661 warga Palestina tewas, sementara militer Israel menambah intensitas serangan darat ke Kota Gaza.

Varsha Gandikota-Nellutla, sekretaris eksekutif Grup Den Haag, menyebut dukungan simbolis tanpa tindakan nyata hanya berisiko menjadi seremonial belaka. “Situasi terus memburuk karena Israel masih memiliki akses ke senjata dan sumber daya,” ujarnya.

Seruan Sanksi dan Embargo

Aktivis HAM mendorong pemblokiran suplai senjata sebagai cara menekan Israel yang dituduh melanggar hukum humaniter internasional.

Dalam pertemuan yang melibatkan negara-negara dari empat benua—termasuk Brasil, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Namibia, Spanyol, dan Qatar—isu embargo energi dan pelarangan pengiriman senjata menjadi agenda utama.

Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, memperingatkan bahwa krisis Gaza sudah mencapai titik kritis. Ia menilai nyawa warga Palestina seolah “direndahkan” karena dunia gagal memberikan konsekuensi nyata atas agresi Israel.

Demonstrasi Mendukung Palestina

Di luar aula PBB, ribuan demonstran turun ke jalan. Mereka mengecam bencana kemanusiaan di Gaza, bahkan memukul panci untuk menyoroti kelaparan yang kian parah.

Salah satu pengunjuk rasa, Maamoun Hussein, menyebut pengakuan negara Palestina sebagai perkembangan positif, tetapi tetap menekankan perlunya tindakan nyata.

“Negara-negara ini punya kekuatan untuk melakukan embargo senjata. Mereka punya kekuatan untuk menekan Israel,” katanya.

Sejak Oktober 2023, 20.000 anak Palestina telah menjadi korban serangan Israel. Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, menegaskan bahwa penderitaan tersebut bukanlah takdir, melainkan hasil dari pilihan politik dan kelalaian internasional.

Tekanan Politik di PBB

Dalam pertemuan Dewan Keamanan, Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, menekankan pentingnya komunitas internasional mengendalikan Israel. Ia menegaskan bahwa stabilitas global hanya bisa tercapai dengan lahirnya negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum 1967.

Di Sidang Umum PBB, lebih dari 50 delegasi negara bahkan memilih keluar ruangan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik podium.

Langkah Kolektif Grup Den Haag

Di sela-sela Sidang Umum PBB, 34 negara yang tergabung dalam Grup Den Haag menggelar pertemuan membahas langkah konkret menghentikan kekejaman di Gaza.

Embargo energi terhadap Israel hingga pemblokiran jalur pengiriman senjata melalui pelabuhan internasional masuk dalam opsi kebijakan.

Ketua Grup Den Haag, Varsha Gandikota-Nellutla, menegaskan bahwa kerja sama lintas negara sangat penting untuk menghentikan impunitas Israel.

“Kami ingin berkembang dari satu negara ke negara lain, hingga menguasai seluruh dunia—hingga setiap rantai pasokan senjata pemusnah massal ke Israel tertutup rapat,” ujarnya.

Gelombang solidaritas internasional terhadap Palestina semakin kuat, baik melalui diplomasi maupun demonstrasi.

Namun tanpa langkah nyata berupa sanksi, embargo, dan penghentian suplai senjata, krisis Gaza berisiko terus berlanjut dengan korban yang semakin besar.