Kemenhaj Rombak Sistem Antrean Haji, Masa Tunggu Diseragamkan 26–27 Tahun

BOGORTODAY.COM – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan akan melakukan perombakan besar terhadap sistem antrean haji di Indonesia.

Dengan sistem baru ini, masa tunggu haji yang selama ini bisa mencapai hingga 48 tahun akan dipangkas dan diseragamkan di seluruh daerah.

Rencana transformasi ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam acara diskusi publik Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) di Kota Tangerang, Banten, Senin (29/9/2025).

“Kami pasti banyak melakukan transformasi. Transformasi itu artinya berubah dari fisik, sifat, fungsi. Nah, kami ingin melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Dan perubahan di awal itu akan menyebabkan turbulence, pasti nggak mudah,” ujar Dahnil.

Pembagian Kuota Haji Kembali ke Aturan Undang-Undang

Salah satu perubahan besar yang akan diterapkan adalah pembagian kuota haji per provinsi, kabupaten, dan kota.

Dahnil menegaskan, selama ini formula pembagian kuota tidak sesuai dengan undang-undang, bahkan sudah mendapat catatan dari BPK.

“Mulai tahun ini, pembagian kuota akan kembali merujuk pada Undang-undang Haji yang sudah direvisi,” jelasnya.

Dalam undang-undang, kuota haji seharusnya dihitung berdasarkan dua faktor utama:

1. Jumlah penduduk muslim di daerah.
2. Jumlah daftar tunggu haji.

Namun, formulasi tersebut sebelumnya tidak digunakan dalam praktik.

Antrean Haji Akan Seragam Nasional

Dahnil menegaskan, perombakan ini akan membuat masa tunggu haji lebih adil di seluruh wilayah. Saat ini, antrean haji sangat timpang, misalnya:

• Kabupaten Bantaeng: 48 tahun.
• Sulawesi: 40 tahun.
• Sumatera Utara: 19 tahun.
• Banten: 26–27 tahun.

Dengan sistem baru, masa tunggu akan diseragamkan menjadi 26–27 tahun untuk semua daerah.

Transformasi Demi Keadilan

Dahnil mengakui transformasi ini akan menimbulkan “turbulence” atau gejolak pada awal penerapannya.

Namun, menurutnya, kebijakan ini adalah langkah perlu untuk memperbaiki tata kelola haji, baik dari sisi antrean maupun keuangan.

“Pil pahit ini harus ditelan untuk memastikan perbaikan haji Indonesia lebih baik di masa depan,” tegas Dahnil.