Hamas Nyatakan Tak Akan Ikut dalam Pemerintahan Gaza Pascaperang

BOGORTODAY.COM – Kelompok Hamas menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan Jalur Gaza pascaperang.

Meski begitu, Hamas menegaskan tetap ingin menjadi “bagian fundamental” dari struktur politik Palestina.

Sikap ini disampaikan oleh seorang sumber Hamas yang dekat dengan komite negosiasi kelompok tersebut, Senin (13/10/2025).

Sumber itu menyebut keputusan ini diambil beberapa hari setelah gencatan senjata di Gaza diberlakukan, bersamaan dengan pembahasan implementasi rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Rencana tersebut menjadi dasar upaya penghentian konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

Lepas Kendali Gaza, tapi Tetap Ingin Berperan di Palestina

Menurut sumber Hamas, keputusan untuk tidak ikut dalam pemerintahan Gaza merupakan bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang dan memulai masa transisi.

“Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” ujar sumber tersebut.

Langkah ini menandakan perubahan signifikan dalam posisi politik Hamas yang selama hampir dua dekade menguasai Gaza sejak 2007.

Meski demikian, Hamas masih ingin tetap diakui sebagai kekuatan politik dan sosial yang sah dalam struktur Palestina.

Rencana Perdamaian 20 Poin

Dalam dokumen rencana perdamaian yang diusulkan Donald Trump, Jalur Gaza akan dijadikan “zona bebas teror” yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga.