Hamas Nyatakan Tak Akan Ikut dalam Pemerintahan Gaza Pascaperang

Rencana itu juga menegaskan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan, sementara infrastruktur militer dan persenjataannya harus dihancurkan dan tidak dibangun kembali.

Untuk menjalankan pemerintahan sementara, akan dibentuk komite Palestina bersifat teknokratis dan apolitis yang bertugas mengelola layanan publik sehari-hari.
Menurut sumber Hamas, pihaknya bersama faksi-faksi lain telah mengajukan 40 nama calon anggota komite tersebut, dan tidak ada satu pun yang berasal dari Hamas.

Hamas Setuju Gencatan Senjata Jangka Panjang

Meski selama ini dikenal keras menolak perlucutan senjata, sumber Hamas menyebut kali ini tidak ada perpecahan di antara para pemimpin senior terkait langkah menuju perdamaian.

“Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza,” tegasnya.

Kesepakatan ini juga menandai perubahan strategi Hamas dari konfrontasi militer ke arah politik dan diplomasi, sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai karena perbedaan pandangan di tubuh organisasi tersebut.

Arah Baru Hamas Pascaperang

Berbeda dari kelompok militan lain yang memiliki pengaruh kuat di kawasan, Hamas tampaknya mulai membuka jalan menuju peran politik yang lebih terbatas namun tetap berpengaruh di masa depan.

Kepemimpinan Hamas menyadari bahwa stabilitas Gaza pascaperang membutuhkan pendekatan baru, termasuk kerja sama dengan pihak internasional dan pemerintahan teknokratis sementara.

“Bagi Hamas, isu pemerintahan Gaza sudah selesai. Fokus kami adalah memastikan Gaza tetap menjadi bagian dari Palestina yang kuat dan berdaulat,” tutup sumber tersebut.

Langkah ini menjadi salah satu sinyal paling kuat bahwa Hamas tengah bersiap menuju fase politik baru setelah lebih dari 15 tahun menguasai Gaza di tengah blokade dan konflik yang tiada henti.