Ketua Banggar DPR: Evaluasi Menteri Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

“Model evaluasi berbasis KPI juga akan menghindarkan Presiden dari anak buah yang membangun kinerja kamuflatif,” tegasnya.

Ia menambahkan, mekanisme evaluasi yang berbasis ukuran kinerja terukur akan mencegah perasaan tidak adil di kalangan menteri yang mungkin terkena reshuffle.

“Dengan dasar demikian, saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika diganti karena kinerjanya yang tidak baik,” kata Said.

Respon atas Peringatan Presiden Prabowo

Pernyataan Said Abdullah muncul menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya mengingatkan para menteri agar tidak “nakal” dalam menjalankan tugas.

Dalam orasi ilmiah di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Sabtu (18/10/2025), Prabowo menegaskan akan memberi peringatan hingga tiga kali sebelum melakukan pergantian menteri.

“Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan masih nakal, dua kali, tiga kali, apa boleh buat, reshuffle,” ujar Prabowo di The Trans Luxury Hotel, Jawa Barat.

Presiden juga menegaskan tekadnya untuk tidak gentar menghadapi praktik korupsi.

“Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, maling, saya hadapi bersama Saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya,” tegasnya.

Dengan dukungan mekanisme evaluasi berbasis kinerja yang jelas, Said berharap proses reshuffle kabinet, bila dilakukan, akan mencerminkan penilaian objektif terhadap kinerja menteri, bukan sekadar pertimbangan politik.