Skema “School Kitchen” Jadi Opsi Baru Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis

BOGORTODAY.COM – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa.

Salah satu opsi yang dikaji adalah model “school kitchen”, atau dapur sekolah, yang memungkinkan pengelolaan makanan dilakukan langsung di lingkungan sekolah masing-masing, bukan secara terpusat.

Usulan ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang menilai sistem school kitchen dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas gizi sekaligus keamanan pangan bagi peserta didik.

Berbeda dari model distribusi makanan massal yang melibatkan pihak ketiga, skema school kitchen difokuskan hanya pada satu sekolah.

Setiap sekolah yang memenuhi standar infrastruktur dan kebersihan dapur sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mengelola dapurnya sendiri.

“Untuk sekolah-sekolah yang siap, yang infrastrukturnya memang memungkinkan, itu bisa diberikan konsesi atau pelaksanaan khusus bagaimana mereka bisa melakukan school kitchen itu,” ujar Mu’ti usai acara Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Mu’ti menambahkan, pembahasan awal mengenai skema ini sudah dilakukan secara nonformal bersama Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi lintas kementerian.

Dalam pernyataannya di Mataram, Selasa (21/10/2025), Mu’ti menjelaskan bahwa sekolah berasrama seperti boarding school dan pesantren menjadi kandidat paling siap menerapkan sistem school kitchen.

“Sekolah-sekolah ini sudah punya pengalaman mengelola makanan untuk jumlah siswa yang besar, bahkan ada yang di atas seribu. Jadi tinggal diberikan supervisi dan ditentukan standarnya. Saya kira yang seperti ini tidak perlu dikirim dari luar,” jelasnya.

Dapur di sekolah berasrama nantinya akan disupervisi dan harus memenuhi standar kelayakan dapur sehat BGN, mulai dari sanitasi, penyimpanan bahan, hingga prosedur memasak.

Meski sudah dikaji, Mu’ti menegaskan bahwa kewenangan penuh atas pelaksanaan school kitchen tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepastian penerapan skema ini baru akan ditentukan setelah Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG rampung disempurnakan.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan revisi Perpres MBG menyusul beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi setelah program tersebut dijalankan di sejumlah daerah.

“Soal pelaksanaannya nanti akan diperbaiki. Sekarang sedang digodok rancangan perubahan Perpres yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaksanaan MBG, dengan mungkin beberapa perubahan dalam polanya,” ujar Mu’ti.

Melalui model school kitchen, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi untuk siswa bisa lebih terjamin kebersihan, efisien, dan transparan, karena prosesnya dilakukan langsung di sekolah dengan pengawasan ketat.

Jika disetujui, skema ini berpotensi menjadi percontohan nasional bagi pengelolaan MBG yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing sekolah.