Gus Ipul: Perlindungan Sosial yang Kuat Jadi Langkah Awal Membangun Kemandirian Masyarakat

BOGORTODAY.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa langkah pertama dalam membangun kemandirian masyarakat adalah memastikan perlindungan sosial yang kuat dan tepat sasaran.

Setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, barulah dilakukan program pemberdayaan agar keluarga miskin dapat naik kelas dan mandiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara “Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian” yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Ballroom Aryanusa, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

“Sebelum dilakukan pemberdayaan, pada awalnya diberikan perlindungan dan jaminan sosial lewat pemberian bantuan sosial. Setelah itu barulah dilakukan pemberdayaan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.

Perlindungan Sosial Jadi Pintu Masuk Pemberdayaan

Menurut Gus Ipul, perlindungan sosial diberikan melalui berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Sembako).

Program tersebut menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan dasar sebelum diarahkan ke tahap pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah, kata dia, telah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor perlindungan sosial secara signifikan.

“Presiden menambah anggaran untuk perlindungan sosial. Sebelumnya alokasi melalui Kemensos untuk dua program itu Rp71 triliun menjadi Rp110 triliun, untuk keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan sosial,” jelas Gus Ipul.

Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari 21 juta menjadi lebih dari 35 juta keluarga.

Dari Perlindungan Menuju Pemberdayaan

Setelah tahap perlindungan sosial, Kemensos bersama kementerian lain di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan melanjutkan dengan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan penerima manfaat.

“Bagi mereka yang di usia produktif, akan ditindaklanjuti dengan program-program pemberdayaan, baik yang ada di Kemensos maupun kementerian lainnya,” tambahnya.

Gus Ipul menuturkan, tahun ini terdapat 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah graduasi atau naik kelas dan siap mengikuti program pemberdayaan. Tahun depan, targetnya meningkat menjadi lebih dari 300 ribu KPM.

Cak Imin: Paradigma Pembangunan Nasional Berbasis Pemberdayaan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional kini bertransformasi dengan menempatkan pemberdayaan sebagai fondasi utama.

“Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membawa paradigma baru pembangunan nasional, di mana nilai-nilai pemberdayaan menjadi satu kebijakan untuk membangun kapasitas diri individu, kapasitas masyarakat agar produktif, inovatif, berdaya, dan mandiri,” kata Cak Imin.

Menurutnya, konsep pemberdayaan diwujudkan melalui proses graduasi masyarakat dari desil bawah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga mampu naik kelas.

“Desil 1, desil 2, sampai desil 10 secara pelan dan pasti harus terus naik kelas, mulai dari meningkatkan, menumbuhkan, hingga mengembangkan peluang usaha masyarakat,” tambahnya.

Sinergi Lintas Kementerian Menuju Nol Kemiskinan Ekstrem

Baik Gus Ipul maupun Cak Imin sama-sama menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan keberlanjutan program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Kolaborasi yang solid berbasis data diharapkan mampu mempercepat target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Pelindungan Pekerja Migran Mukhtarudin, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa Reza Patria, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, dan Kepala Staf Kepresidenan Qodari.