Pedagang Thrifting Minta Usaha Dilegalkan: “Kami Siap Bayar Pajak”

Rifai juga mengusulkan opsi kedua jika legalisasi penuh tidak memungkinkan: pemerintah bisa membuat aturan larangan terbatas (lartas) atau kuota impor untuk produk thrifting. Dengan begitu, usaha pedagang tidak dimatikan tetapi tetap berada dalam pengawasan dan regulasi yang jelas.

Respons DPR: Thrifting Punya Tren Positif dan Faktor Lingkungan

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu menyatakan pemerintah perlu memiliki pemahaman komprehensif sebelum mengambil keputusan.

Adian mengutip riset global yang menunjukkan bahwa thrifting terus diminati, terutama oleh generasi muda. Sebanyak 67% generasi milenial dan Gen Z memilih membeli pakaian bekas bukan hanya karena harga atau model, tetapi karena alasan lingkungan.

Ia menjelaskan, industri tekstil merupakan salah satu sektor dengan penggunaan air terbesar. “Satu celana saja membutuhkan 3.781 liter air bersih,” ungkapnya. Karena alasan keberlanjutan inilah banyak anak muda mengalihkan pilihan mereka ke pakaian bekas.

Adian juga memaparkan bahwa banyak negara lain justru aktif mengimpor barang thrifting. Amerika Serikat mencatat impor pakaian bekas senilai Rp2,19 triliun, Belanda Rp2,76 triliun, dan Rusia Rp2,18 triliun.

“Jadi bukan cuma kita saja. Ini perdagangan dunia. Belanda impor, Amerika impor, Rusia impor, termasuk Indonesia,” tambahnya.

Regulasi Harus Adil dan Berbasis Data

Adian menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam merumuskan kebijakan terhadap industri thrifting.

“Kita harus pahami ini secara komprehensif, sehingga sebagai regulator kita bisa mengambil keputusan yang lebih adil bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan terus menguatnya tren sustainable fashion dan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat pada usaha ini, keputusan pemerintah mengenai masa depan thrifting akan menjadi isu penting pada tahun-tahun mendatang.