Gus Irfan: Indonesia Sudah Ajukan Diplomasi Pengurangan Jemaah di Zona 5

“Jemaah yang berada di zona 5 akan mendapatkan pengaturan layanan khusus agar beban kepadatan dapat dikurangi dan mereka tetap nyaman,” tegas Gus Irfan.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, H. An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, memberikan perhatian pada aspek syariah terkait kewajiban jemaah Indonesia yang ditempatkan di Mina Jadid.

Gus An’im menegaskan bahwa persoalan penempatan jemaah di zona 5 tidak hanya menyangkut aspek teknis dan pelayanan, tetapi juga harus memastikan kesesuaian dengan hukum fikih mengenai mabit di Mina.

“Kami ingin memberikan masukan bahwa pelaksanaan ibadah ini tidak hanya sisi teknis saja, tapi juga harus betul-betul memperhatikan segi syariah,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat (ikhtilaf) di antara ulama mengenai sah atau tidaknya mabit di Mina Jadid, mengingat lokasinya dianggap berada di luar batas utama kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

“Ada yang tidak mengesahkan Mina Jadid sebagai tempat mabit di Mina dan ada yang mengesahkan,” jelas Gus An’im.

Untuk memberikan kepastian syariah bagi jemaah Indonesia dan menghindarkan mereka dari kewajiban membayar dam (denda), Gus An’im mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI untuk meminta fatwa langsung kepada ulama Haramain.

“Maka dari itu kami berharap ketika Bapak Menteri sering ke Haramain, ini juga menyempatkan sowan untuk meminta fatwa kepada ulama Haramain,” ujarnya.

Ia menilai fatwa tersebut penting agar jemaah Indonesia mendapat kepastian hukum ibadah dan tidak merasa was-was selama menjalankan rangkaian haji.