GAMKI Buka Konsultasi Nasional 2025 dengan Bahas Perlindungan Anak di Ruang Digital

Ancaman terhadap anak juga tak kalah besar, seperti cyberbullying, grooming, kecanduan internet, paparan konten negatif, hingga perdagangan anak berbasis online. “Tidak ada platform digital yang benar-benar aman; perlindungan terbaik adalah edukasi dan literasi privasi,” tegasnya.

Sekum DPP GAMKI, Alan Christian Singkali, menegaskan bahwa isu perempuan dan anak merupakan prioritas strategis organisasi di semua tingkatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, terutama di wilayah rentan bencana.

Menurutnya, teknologi tidak dapat ditolak, sehingga pendampingan orangtua dan penyediaan aktivitas non-digital menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan anak pada internet.

Pada sesi tanya jawab, peserta dari berbagai daerah menyampaikan beragam persoalan terkait tindak lanjut kader, implementasi pencegahan dan penanganan KBG, pengawasan internal aparat, pembatasan akses internet bagi anak, hingga kendala ketika pelaku berasal dari keluarga atau oknum aparat.

Para narasumber menegaskan bahwa perspektif gender di kepolisian terus diperkuat, PP Tunas akan efektif dua tahun ke depan, dan edukasi digital tetap menjadi fondasi utama perlindungan.

Menutup kegiatan, Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan komitmen Polri memberikan pelayanan yang berempati dan profesional. Kawiyan mengajak orangtua meningkatkan kompetensi digital. Dr. Helen mengingatkan bahwa pembatasan tidak efektif tanpa kesadaran pengguna.

Sementara Alan Singkali menegaskan bahwa “isu perempuan dan anak akan terus menjadi arus utama GAMKI dari pusat hingga daerah”.

Kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama “Tolak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, sebagai bentuk komitmen kolektif untuk membangun ruang yang aman, inklusif, dan berkeadilan.