Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Segel Proyek PT PAL dan Sanctuary, Diduga Sebabkan Banjir ke Akses Rumah Presiden

BOGORTODAY.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penyegelan terhadap proyek milik PT Pembudi Alam Lestari (PAL) dan Sanctuary yang berlokasi di Kecamatan Babakan Madang, Senin (8/12/2025).

Tindakan ini diambil setelah proyek tersebut diduga menjadi penyebab banjir yang menggenangi akses Jalan Raya Cijayanti, jalur utama menuju kediaman Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana atau akrab disapa Ipeck, menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung kehadiran investor, namun menuntut kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab pada dampak lingkungan.

“Kami sangat terbuka terhadap investor. Namun mereka wajib mematuhi aturan dan memastikan kegiatan usahanya tidak menimbulkan dampak negatif, terutama pada lingkungan,” tegas Ipeck.

Menurut Ipeck, pengerjaan proyek tersebut mengganggu fungsi drainase sehingga memicu banjir yang menghambat akses jalur vital menuju kediaman Presiden.

“Drainase terganggu akibat pengerjaan di lokasi, dan ini menyebabkan banjir di akses menuju kediaman Pak Presiden. Masalah ini harus diselesaikan segera,” ujarnya.

Komisi I menilai penyegelan merupakan langkah tegas untuk memastikan pengembang memenuhi kewajiban perbaikan dan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

“Penyegelan adalah bentuk penghentian kegiatan sementara. Investor harus segera menangani persoalan banjir dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, memastikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan peninjauan dan penanganan langsung di lokasi.

“Tim dari DPKPP dan PUPR langsung terjun ke lapangan untuk menangani penyebab banjir di lokasi,” ungkapnya.

Penyegelan dua proyek ini disebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pengembang di Kabupaten Bogor agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Langkah tegas tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata ruang, meminimalisasi risiko bencana, serta memastikan investasi tidak mengorbankan kepentingan publik.

— Kasus ini diharapkan segera menemukan solusi agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kenyamanan warga sekitar.