Presiden Mahasiswa ITB Dewantara Desak Penindakan Tambang Ilegal, Peringatkan Risiko Bencana di Bogor Barat

Raihan menguraikan sedikitnya tiga faktor krusial yang memperkuat korelasi ancaman bencana di Bogor Barat. Pertama, kemiripan kondisi topografi berupa wilayah perbukitan yang labil, sebagaimana daerah-daerah terdampak longsor di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Kedua, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) akibat tambang ilegal dan pembukaan lahan, yang berpotensi memperparah banjir kiriman ke wilayah hilir, termasuk Kota Bogor dan kawasan Tangerang. Ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap praktik mafia lahan dan tambang ilegal, yang dinilai mengulang kelalaian serupa dengan kasus di Aceh dan Sumatera Utara.

Melalui pernyataan tersebut, mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor, aparat penegak hukum, serta Pemerintah Kota Bogor untuk mengambil langkah tegas dan terkoordinasi.

Desakan itu mencakup penutupan dan penindakan menyeluruh terhadap tambang ilegal, moratorium izin pembukaan lahan skala besar di kawasan tangkapan air Bogor Barat, serta pelaksanaan audit lingkungan lintas wilayah secara kolektif.

“Bencana tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, Pemkot dan Pemkab Bogor harus bersinergi,” ujar Raihan.

Ia menegaskan, mahasiswa tidak akan tinggal diam menyaksikan kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan warga. “Kami berdiri bersama rakyat Bogor yang setiap hari hidup di bawah bayang-bayang longsor. Sebelum duka Sumatera berpindah ke Bogor, pencegahan harus dilakukan bersama,” tutupnya.