Materi Koperasi dan Ekonomi Pancasila Akan Masuk Mata Kuliah Wajib Perguruan Tinggi

Skema tersebut antara lain melalui KKN tematik dan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa).

“Skema KKN tematik dan pengabdian masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Pendekatannya berbasis kemitraan, sehingga mahasiswa dan dosen dapat memilih lokasi yang relevan dan memberikan dampak nyata,” kata Beny.

Dukungan terhadap keterlibatan kampus di lapangan juga disampaikan Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono.

Menurutnya, kontribusi perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil koperasi di daerah.

Ia mengusulkan agar kampus berkontribusi berdasarkan klasterisasi keunggulan dan bidang keilmuan masing-masing, seperti kampus pertanian, teknik, pendidikan, hingga bisnis dan manajemen.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, saat ini terdapat lebih dari 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Setiap koperasi dirancang memiliki tujuh gerai usaha dan satu gudang, meliputi gerai sembako, klinik, apotek, logistik, simpan pinjam, kantor koperasi, serta gerai potensi desa.

Pembangunan fasilitas pendukung koperasi tersebut difasilitasi negara melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Hingga kini, pembangunan KDKMP telah berlangsung di lebih dari 23 ribu titik di berbagai wilayah Indonesia, dengan melibatkan Agro Industri Nasional (Agrinas) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mempercepat proses konstruksi.

Melalui integrasi kurikulum, riset, dan pengabdian masyarakat, pemerintah berharap perguruan tinggi dapat berperan aktif mencetak generasi muda yang memahami nilai koperasi dan ekonomi Pancasila, sekaligus berkontribusi langsung dalam penguatan ekonomi kerakyatan nasional.