Presiden Prabowo Dorong Percepatan Pembangunan Perumahan, BP3R Segera Dibentuk

BP3R juga akan menata sistem antrian perumahan rakyat agar lebih transparan dan disiplin. Fahri menilai, selama ini belum ada kejelasan antara sisi permintaan dan ketersediaan rumah, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui stok hunian dan akses pembiayaan jangka panjang.

“Syarat social housing yang kuat itu adalah ada antrian yang solid yang menggambarkan demand side, lalu ada stock unit yang jelas untuk dijual atau disewakan jangka panjang,” jelasnya.

Dengan sistem tersebut, masyarakat yang mendaftar akan mengetahui tujuan antrian, lokasi hunian, serta skema pembiayaan yang tersedia.

Target Bebas Sanitasi Buruk pada 2026

Selain perumahan, BP3R juga akan fokus pada persoalan sanitasi. Fahri menyoroti masih tingginya angka sanitasi buruk di Indonesia yang berdampak pada penyebaran penyakit.

“Sanitasi terbuka masih di atas 20–25 persen di Indonesia dan itu cukup menciptakan penyebaran penyakit yang berbahaya. Maka kita mengusulkan agar 2026 Indonesia bebas sanitasi buruk,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan upaya perbaikan sanitasi menjadi prioritas utama pada tahun pertama operasional BP3R.

Didanai Skema Dana Campuran

Dalam operasionalnya, BP3R akan menggunakan skema dana campuran (blended finance) yang bersumber dari investasi, dana pemerintah, hingga kontribusi pihak lain. Skema ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN.

Fahri menargetkan pembentukan BP3R dapat terealisasi dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan dalam bulan ini,” ujarnya.

Pembentukan BP3R menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan perumahan nasional, sekaligus mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.