KPK Awasi Pembangunan Jalur Khusus Tambang di Bogor

Bahtiar menilai persoalan pertambangan di Kabupaten Bogor telah menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan multi-pihak. Untuk itu, KPK tidak akan bekerja sendiri. Lembaga antirasuah ini akan berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan tata kelola pertambangan ke depan menjadi lebih baik dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan,” jelasnya.

Dalam pandangan KPK, sektor pertambangan memang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, Bahtiar mengingatkan bahwa Pemkab Bogor harus mengantisipasi dan bertanggung jawab atas dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul.

“Jika lingkungan terdampak, pemerintah pasti harus menganggarkan perbaikan. Karena itu, dampak tersebut harus diminimalisir sejak awal,” tegasnya.