Akui PSU Huntap Korban Bencana di Cileuksa Sukajaya Masih Jadi PR Pemkab Bogor, DPKPP: Anggaran Sudah Tersedia

“Pokmas harus mengajukan proposal, dilengkapi dengan bukti foto dan data pendukung. Kita lihat juga keaktifannya. Kalau ada tebing rawan longsor tentu itu perlu segera ditangani,” katanya.

Arie menegaskan bahwa pemenuhan PSU menjadi prioritas utama seiring warga korban bencana mulai menetap di Huntap. Hal ini disebut sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

“PSU sudah masuk dalam perencanaan dan saya jamin itu menjadi yang utama. Karena masyarakat korban bencana sudah mulai menempati Huntap dan tugas kami di DPKPP untuk memenuhi PSU-nya,” ujarnya.

Terkait pembangunan PSU yang melibatkan pemerintah provinsi, Kabid DPKPP menyatakan tetap akan berperan aktif, khususnya di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bogor.

“Yang di belakang desa pun kami pasang PSU seperti lampu penerangan dan jalan. Intinya semua itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, hunian tetap di Desa Cileuksa tersebar di empat titik lokasi dengan total 1.042 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.022 unit dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sementara 20 unit lainnya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari data yang dihimpun. Huntap Desa Cileuksa diperuntukkan bagi 1.558 kepala keluarga warga terdampak bencana tahun 2020 silam.

Meski rumah yang dibangun merupakan tipe 36 dan telah dilengkapi fasilitas dasar, sejumlah kebutuhan penunjang permukiman dinilai masih belum optimal. Salah satu yang dikeluhkan warga adalah minimnya penerangan jalan di kawasan huntap.

Kepala Desa Cileuksa, Ujang Ruhyadi, mengatakan bahwa secara umum pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana telah berjalan. Namun, masih terdapat sejumlah kebutuhan PSU yang perlu segera dilengkapi agar kawasan huntap benar-benar layak huni.

Menurut pria yang akrab disapa Apih Ujang ini menyebutkan, hunian tetap di Desa Cileuksa yang telah dihuni ribuan jiwa membutuhkan fasilitas pendukung yang memadai demi menjamin kenyamanan dan keselamatan warga dalam jangka panjang.

Apih Ujang menyebutkan, kebutuhan mendesak yang masih diperlukan di antaranya penerangan lingkungan, penguatan sumber air bersih, pengelolaan sampah, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), serta fasilitas sosial seperti posyandu dan PAUD.

“Masih membutuhkan air bersih, penampungan sampah, serta lampu-lampu penerangan yang hingga kini belum tersedia di salah satu kawasan huntap di desa kami,” tandasnya.