Akui PSU Huntap Korban Bencana di Cileuksa Sukajaya Masih Jadi PR Pemkab Bogor, DPKPP: Anggaran Sudah Tersedia

BOGORTODAY.COM – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor mengakui masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi warga terdampak bencana alam di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya.

Diketahui, ribuan warga korban bencana alam tahun 2020 di Desa Cileuksa saat ini mayoritas telah menempati Hunian Tetap (Huntap). Namun demikian, sejumlah fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan, penerangan, drainase, hingga infrastruktur penunjang lainnya belum sepenuhnya terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kabid DPKPP Kabupaten Bogor, Arie Fikriansyah menjelaskan, secara prinsip anggaran untuk penyelesaian PSU telah masuk dalam perencanaan. Namun pihaknya belum dapat memaparkan secara rinci nilai anggaran yang disiapkan lantaran masih menunggu proses pengesahan.

“Sudah masuk dalam anggaran. Tapi ini masih dalam tahapan penyelesaian. Kalau saya sebutkan A-B-C sekarang, khawatir ketika pengesahan anggaran ditolak. Nanti justru bingung. Intinya, anggaran untuk PSU sudah tersedia,” ujar Arie Fikriansyah kepada BogorToday.com, Kamis (22/1/2026).

Saat ditanya mengenai besaran anggaran yang akan dikeluarkan, Arie Fikriansyah menyebut perhitungan belum bisa dilakukan secara final. Hal tersebut dikarenakan pengajuan PSU masih dilakukan secara bertahap.

“Secara resmi nanti. Masalah anggaran kami juga belum bisa menghitung secara menyeluruh karena saat ini pembangunan masih bersifat parsial, tahap satu dan dua juga belum dibuka,” katanya.

Tak hanya di Desa Cileuksa, Arie memastikan pembangunan PSU akan menyasar seluruh kawasan Huntap di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, seluruh lokasi Huntap menjadi prioritas pada tahun anggaran berjalan.

“Seluruh yang ada bangunan Huntap akan diutamakan tahun ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya kebutuhan mendesak di beberapa titik, seperti tebingan rawan longsor yang membutuhkan pembangunan tembok penahan tanah (TPT).

Namun, proses tersebut masih menunggu pengajuan dari kelompok masyarakat (Pokmas).