Akui PSU Huntap Korban Bencana di Cileuksa Sukajaya Masih Jadi PR Pemkab Bogor, DPKPP: Anggaran Sudah Tersedia

BOGORTODAY.COM – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor mengakui masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi warga terdampak bencana alam di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya.

Diketahui, ribuan warga korban bencana alam tahun 2020 di Desa Cileuksa saat ini mayoritas telah menempati Hunian Tetap (Huntap). Namun demikian, sejumlah fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan, penerangan, drainase, hingga infrastruktur penunjang lainnya belum sepenuhnya terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kabid DPKPP Kabupaten Bogor, Arie Fikriansyah menjelaskan, secara prinsip anggaran untuk penyelesaian PSU telah masuk dalam perencanaan. Namun pihaknya belum dapat memaparkan secara rinci nilai anggaran yang disiapkan lantaran masih menunggu proses pengesahan.

“Sudah masuk dalam anggaran. Tapi ini masih dalam tahapan penyelesaian. Kalau saya sebutkan A-B-C sekarang, khawatir ketika pengesahan anggaran ditolak. Nanti justru bingung. Intinya, anggaran untuk PSU sudah tersedia,” ujar Arie Fikriansyah kepada BogorToday.com, Kamis (22/1/2026).

Saat ditanya mengenai besaran anggaran yang akan dikeluarkan, Arie Fikriansyah menyebut perhitungan belum bisa dilakukan secara final. Hal tersebut dikarenakan pengajuan PSU masih dilakukan secara bertahap.

“Secara resmi nanti. Masalah anggaran kami juga belum bisa menghitung secara menyeluruh karena saat ini pembangunan masih bersifat parsial, tahap satu dan dua juga belum dibuka,” katanya.

Tak hanya di Desa Cileuksa, Arie memastikan pembangunan PSU akan menyasar seluruh kawasan Huntap di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, seluruh lokasi Huntap menjadi prioritas pada tahun anggaran berjalan.

“Seluruh yang ada bangunan Huntap akan diutamakan tahun ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya kebutuhan mendesak di beberapa titik, seperti tebingan rawan longsor yang membutuhkan pembangunan tembok penahan tanah (TPT).

Namun, proses tersebut masih menunggu pengajuan dari kelompok masyarakat (Pokmas).

“Pokmas harus mengajukan proposal, dilengkapi dengan bukti foto dan data pendukung. Kita lihat juga keaktifannya. Kalau ada tebing rawan longsor tentu itu perlu segera ditangani,” katanya.

Arie menegaskan bahwa pemenuhan PSU menjadi prioritas utama seiring warga korban bencana mulai menetap di Huntap. Hal ini disebut sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

“PSU sudah masuk dalam perencanaan dan saya jamin itu menjadi yang utama. Karena masyarakat korban bencana sudah mulai menempati Huntap dan tugas kami di DPKPP untuk memenuhi PSU-nya,” ujarnya.

Terkait pembangunan PSU yang melibatkan pemerintah provinsi, Kabid DPKPP menyatakan tetap akan berperan aktif, khususnya di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bogor.

“Yang di belakang desa pun kami pasang PSU seperti lampu penerangan dan jalan. Intinya semua itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, hunian tetap di Desa Cileuksa tersebar di empat titik lokasi dengan total 1.042 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.022 unit dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sementara 20 unit lainnya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari data yang dihimpun. Huntap Desa Cileuksa diperuntukkan bagi 1.558 kepala keluarga warga terdampak bencana tahun 2020 silam.

Meski rumah yang dibangun merupakan tipe 36 dan telah dilengkapi fasilitas dasar, sejumlah kebutuhan penunjang permukiman dinilai masih belum optimal. Salah satu yang dikeluhkan warga adalah minimnya penerangan jalan di kawasan huntap.

Kepala Desa Cileuksa, Ujang Ruhyadi, mengatakan bahwa secara umum pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana telah berjalan. Namun, masih terdapat sejumlah kebutuhan PSU yang perlu segera dilengkapi agar kawasan huntap benar-benar layak huni.

Menurut pria yang akrab disapa Apih Ujang ini menyebutkan, hunian tetap di Desa Cileuksa yang telah dihuni ribuan jiwa membutuhkan fasilitas pendukung yang memadai demi menjamin kenyamanan dan keselamatan warga dalam jangka panjang.

Apih Ujang menyebutkan, kebutuhan mendesak yang masih diperlukan di antaranya penerangan lingkungan, penguatan sumber air bersih, pengelolaan sampah, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), serta fasilitas sosial seperti posyandu dan PAUD.

“Masih membutuhkan air bersih, penampungan sampah, serta lampu-lampu penerangan yang hingga kini belum tersedia di salah satu kawasan huntap di desa kami,” tandasnya.