Budi Harjanto Paparkan Capaian Positif Bea Cukai Bogor Tahun 2025

BOGORTODAY.COM – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Bogor mencatatkan performa positif sepanjang tahun anggaran 2025. Hingga tutup tahun per 31 Desember, instansi ini berhasil melampaui target penerimaan negara dan memperketat pengawasan terhadap baang ilegal di wilayah penyangga ibu kota.

Kepala KPPBC TMP A Bogor, Budi Harjanto, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan mencapai 103,5 persen dari target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp612 miliar, pihaknya berhasil mengumpulkan total Rp634 miliar.

“Alhamdulillah, penerimaan pabean dan cukai selalu meningkat seiring dengan kebutuhan pembiayaan negara yang juga bertambah. Meskipun kontribusi kami di APBN mungkin terlihat kecil dibandingkan total nasional, kami tetap berbangga karena setiap rupiah sangat berarti bagi pembangunan,” ujar Budi Harjanto dalam pemaparannya, pada Kamis (22/1/2026).

Keberhasilan Fungsi Pengawasan

Selain dari sisi fiskal, Bea Cukai Bogor juga menunjukkan taringnya dalam fungsi perlindungan masyarakat (community protector). Salah satu capaian yang menonjol adalah penggagalan penyelundupan narkotika melalui jalur pengiriman barang.

“Kami berhasil menegah 22 kilogram ganja yang dikirim dari berbagai wilayah, termasuk Aceh, menuju Bogor melalui barang kiriman,” jelas Budi.

Selain ganja, petugas juga mengamankan 335 liter minuman keras ilegal dan terus rutin menindak peredaran rokok ilegal. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari berbagai penindakan tersebut mencapai Rp8,53 miliar.

Dalam hal penegakan hukum, Budi menyebutkan ada 12 kasus yang masuk tahap penyidikan, di mana 9 berkas telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan.

Dukungan Terhadap Industri Lokal

Di sisi pelayanan, Bea Cukai Bogor berperan sebagai trade facilitator bagi 151 perusahaan yang tersebar di enam kabupaten dan kota di bawah wilayah kerjanya. Fasilitas seperti Kawasan Berikat dan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) diberikan agar industri manufaktur tetap kompetitif.

Budi menjelaskan bahwa skema ini memungkinkan pabrik-pabrik garmen dan sepatu besar di Bogor dan Sukabumi untuk mengimpor bahan baku tanpa dipungut bea masuk, selama produk akhirnya ditujukan untuk pasar ekspor.

“Sekitar 60 persen pegawai kami tidak berada di kantor, melainkan disebar langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan pelayanan dan pengawasan berjalan beriringan,” tambahnya.

Namun, Budi juga mencatat adanya tantangan, seperti penurunan setoran bea masuk dari sektor otomotif.

“Penerimaan dari beberapa pemain besar seperti sektor perakitan mobil sempat drop karena kondisi pasar yang sedang lesu, yang berdampak langsung pada penurunan bea masuk,” pungkasnya.