Menu MBG Enam Hari Di Sukajaya Dipertanyakan, Garda Sakti Soroti Kelayakan Gizi dan Transparansi Anggaran

BOGORTODAY.COM – Ketua Umum Gerakan Advokasi Hukum Satuan Bhakti (Garda Sakti), Haidy Arsyad, S.H., menyoroti informasi mengenai menu program MBG di Sukajaya Kabupaten Bogor selama enam hari yang dinilai sangat minimal dan tidak sesuai anggaran.

Menu tersebut hanya terdiri dari satu ekor ayam, tujuh buah jeruk kecil, dan dua lembar daun selada dengan estimasi nilai sekitar Rp 50 ribu untuk enam hari konsumsi.

Haidy Arsyad menyatakan bahwa informasi tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dan penjelasan secara detail dari pihak penyelenggara program.

Ia menilai komposisi menu tersebut patut dipertanyakan dari sisi kelayakan gizi maupun transparansi penggunaan anggaran.

“Jika benar menu selama enam hari hanya terdiri dari satu ekor ayam, tujuh jeruk kecil, dan dua lembar selada dengan nilai sekitar Rp50 ribu, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” kata Haidy dalam keterangannya kepada Wartawan selasa (10/3/26).

Menurutnya, setiap program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya makanan, harus memenuhi standar gizi yang layak.

Ia menegaskan bahwa pemerintah atau pihak penyelenggara program wajib memastikan bahwa masyarakat memperoleh asupan nutrisi yang cukup.

Haidy juga menilai transparansi anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam program yang menggunakan dana publik.

Ia mengatakan masyarakat berhak mengetahui bagaimana perhitungan biaya dilakukan, termasuk harga bahan, distribusi, hingga pihak penyedia lokal yang memang harus diketahui dari mana asalnya.

Haidy menambahkan bahwa kritik dan pertanyaan dari masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

Ia berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam pengelolaan program publik. Karena itu, klarifikasi yang terbuka sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian informasi,” ujarnya

Lanjut Haidy, mendorong agar adanya keterlibatan bagi pengusaha lokal disekitar wilayah sehingga pengawasan publik terhadap program-program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan tidak merugikan masyarakat.