Krisis Energi Selat Hormuz: Asia Tenggara Terjepit Konflik, Cina Intip Peluang

BOGORTODAY.COM – Konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran dalam beberapa pekan terakhir telah memicu gangguan serius pada distribusi minyak dan gas global.

Jalur vital Selat Hormuz yang terhambat memaksa negara-negara di Asia Tenggara memutar otak demi mengamankan ketersediaan energi untuk sektor industri, transportasi udara, hingga konsumsi rumah tangga.

Di tengah ketidakpastian ini, Beijing muncul dengan tawaran kerja sama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyatakan kesiapan negaranya untuk memperkuat koordinasi dengan negara-negara Asia Tenggara guna memitigasi risiko keamanan energi di kawasan.

Dampak Nyata di Kawasan Asia Tenggara

Lonjakan harga energi kini menjadi momok yang memicu inflasi dan gangguan rantai pasok. Berbagai kebijakan darurat pun mulai diberlakukan:

• Filipina: Menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun mulai 24 Maret 2026. Pemerintah Manila menerapkan kebijakan empat hari kerja dan pembatasan penggunaan listrik, serta menyalurkan subsidi bagi pekerja transportasi.
• Vietnam: Menghadapi ancaman kelangkaan bahan bakar pesawat (avtur). Pemerintah setempat telah menginstruksikan maskapai untuk bersiap melakukan pemangkasan rute operasional.
• Indonesia & Malaysia: Berupaya meredam gejolak harga melalui penambahan anggaran subsidi energi agar beban masyarakat tidak semakin berat.
• Thailand: Mempertimbangkan bantuan khusus bagi sektor perikanan yang terdampak kenaikan harga solar.

Sebagai solusi jangka pendek, Asia Tenggara mulai beralih mencari pasokan dari luar Teluk. Data terbaru menunjukkan volume impor bahan bakar dari Rusia ke kawasan ini diprediksi mencapai puncaknya pada Maret ini.

Diplomasi Energi dan Citra Kekuatan Global

Cina memanfaatkan krisis ini untuk memosisikan diri sebagai aktor yang stabil dan bertanggung jawab. Menurut Li Mingjiang dari S. Rajaratnam School of International Studies, Beijing secara cerdik menyelaraskan posisinya dengan mayoritas negara Asia Tenggara yang lebih mengedepankan jalur diplomasi dan deeskalasi konflik di Timur Tengah.

Sebaliknya, keterlibatan militer AS di kawasan tersebut dinilai semakin tidak populer di mata masyarakat Asia Tenggara. Lonjakan harga gas yang memukul ekonomi warga kian memperburuk citra Washington, sementara Beijing cukup tampil sebagai pendukung perdagangan bebas dan multilateralisme untuk meraih simpati.

Namun, ketergantungan pada Cina bukan tanpa risiko. Contohnya Kamboja, yang mulai merasakan dampak setelah Beijing membatasi ekspor bahan bakar demi mengamankan stok domestik mereka sendiri.

Momentum Transisi ke Energi Hijau

Krisis ini diprediksi akan mengubah peta energi jangka panjang di kawasan. Kekhawatiran akan ketergantungan pada minyak Timur Tengah membuka jalan bagi percepatan transisi ke energi terbarukan—sektor di mana perusahaan-perusahaan Cina memegang kendali pasar yang sangat kompetitif.

Cina saat ini merupakan investor utama dalam industri baterai dan kendaraan listrik di Asia Tenggara, serta pendana besar bagi proyek tenaga surya dan hidroelektrik. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam Forum Boao menekankan pentingnya kerja sama ASEAN-Cina dalam membangun jaringan listrik regional yang lebih mandiri.

Jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut, Asia Tenggara kemungkinan besar akan semakin mempercepat langkahnya menuju energi hijau, sebuah pergeseran strategis yang dipastikan akan memperkuat dominasi ekonomi Cina di kawasan ini.