Mengurai Komunikasi Kebijakan yang Tersendat di Tengah Ketidakpastian

Oleh: Agus Jatmika (Alumni Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta)

RENCANA pemerintah untuk memberlakukan pembelajaran daring pada April-bersamaan dengan skema Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan sektor swasta akhirnya dibatalkan.

Kebijakan yang semula dirancang sebagai respons atas tekanan global, khususnya kenaikan harga BBM akibat konflik di Timur Tengah, mendadak berbalik arah sebelum benar-benar dijalankan. Disisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sebagaimana direncanakan.

Perubahan arah kebijakan ini segera memantik pertanyaan publik. Bukan semata karena keputusan yang berubah, melainkan karena penjelasan yang belum sepenuhnya utuh. Di titik inilah persoalan bergeser yakni  dari soal kebijakan, menjadi soal komunikasi kebijakan.

Menimbang Rasionalitas di Balik Keputusan

Dalam perspektif substansi, pembatalan pembelajaran daring bukan tanpa alasan yang dapat dipahami. Pengalaman selama pandemi Covid-19 telah meninggalkan jejak yang tidak sederhana dalam dunia pendidikan.

Pembelajaran daring, yang semula menjadi solusi darurat, pada praktiknya memunculkan berbagai persoalan antara lain  penurunan kualitas pemahaman siswa, keterbatasan interaksi sosial, hingga kesenjangan akses teknologi yang semakin memperlebar jurang ketimpangan.

Dengan latar pengalaman tersebut, keputusan untuk tidak kembali tergesa-gesa pada skema daring justru dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian. Pemerintah tampak mencoba menghindari pengulangan dampak negatif yang pernah dirasakan masyarakat luas.

Namun disinilah letak paradoksnya  keputusan yang secara rasional dapat dipahami, tidak sepenuhnya tersampaikan dengan narasi yang utuh kepada publik.

Ketika Komunikasi Mendahului Kematangan

Sejatinya Komunikasi publik  bukan hanya menyampaikan keputusan, melainkan membangun pemahaman bersama. Dalam kasus ini, pemerintah terkesan lebih dahulu menyampaikan rencana, sebelum memastikan kematangan substansi dan skenario yang menyertainya.

Akibatnya, publik terlebih dahulu membangun ekspektasi, sebelum akhirnya dihadapkan pada perubahan yang datang tanpa penjelasan yang memadai. Dalam perspektif komunikasi, kondisi ini mencerminkan lemahnya konsistensi pesan.

Bila dilihat dari sudut pandang komunikasi krisis, situasi ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan komunikasi sebelum kebijakan dilempar ke ruang publik. Kebijakan pembelajaran daring dan WFA bukanlah keputusan teknis semata, melainkan kebijakan strategis yang menyentuh jutaan orang mulai dari siswa, guru, hingga pekerja. Tanpa kesiapan narasi dan simulasi yang matang, kebijakan seperti ini mudah memunculkan kebingungan kolektif.

Isyarat Inkonsistensi dalam Pandangan Publik

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah munculnya kesan inkonsistensi antar kebijakan. Ketika pembelajaran daring dibatalkan dengan alasan efisiensi, sementara program MBG tetap berjalan, publik melihat adanya ketidaksinkronan arah kebijakan.

Dalam situasi minim penjelasan, publik cenderung menafsirkan sendiri. Perbedaan kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka berpotensi dimaknai sebagai ketidaktegasan, bahkan ketidaksiapan pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan yang utuh.

Dalam kajian komunikasi politik, kondisi semacam ini dapat berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan tidak hanya dibangun dari keberhasilan kebijakan, tetapi juga dari kejelasan proses dan transparansi alasan di baliknya.

Merajut Narasi yang Lebih Utuh

Situasi ini menjadi pengingat bahwa komunikasi kebijakan memerlukan perencanaan yang sama seriusnya dengan penyusunan kebijakan itu sendiri. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, keselarasan internal antar pemangku kebijakan. Tanpa kesamaan pemahaman, pesan yang keluar ke publik akan mudah berubah dan kehilangan arah.

Kedua, perumusan narasi yang utuh. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan apa yang diputuskan, tetapi juga perlu menjelaskan mengapa keputusan itu diambil dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, pengalaman pembelajaran daring di masa pandemi seharusnya menjadi bagian penting dari narasi yang disampaikan, sehingga pembatalan kebijakan dipahami sebagai bentuk pembelajaran, bukan sekedar perubahan arah.

Ketiga, kesiapan skenario komunikasi. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, perubahan kebijakan merupakan hal yang wajar. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah kualitas komunikasinya. Publik perlu tetap merasa dipandu, bukan ditinggalkan dalam ketidakjelasan.

Menjaga Kepercayaan di Tengah Ketidakpastian

Perubahan kebijakan pada dasarnya bukan sebuah kesalahan. Justru dalam situasi global yang dinamis, kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah bagian dari respons yang diperlukan. Dalam kasus ini, pembatalan pembelajaran daring bahkan dapat dilihat sebagai langkah yang lebih bijak.

Disisi lain kebijakan yang baik tetap membutuhkan komunikasi yang baik. Di era keterbukaan informasi, publik tidak hanya menilai apa yang diputuskan, tetapi juga bagaimana keputusan itu dijelaskan.

Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya ketepatan kebijakan, melainkan kemampuan pemerintah dalam merawat kepercayaan, sebab kepercayaan itu tumbuh dari satu hal yang sederhana tetapi  mendasar antara lain komunikasi yang jujur, utuh, dan konsisten di tengah ketidakpastian yang terus bergerak.