Mengurai Komunikasi Kebijakan yang Tersendat di Tengah Ketidakpastian

Oleh: Agus Jatmika (Alumni Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta)

RENCANA pemerintah untuk memberlakukan pembelajaran daring pada April-bersamaan dengan skema Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan sektor swasta akhirnya dibatalkan.

Kebijakan yang semula dirancang sebagai respons atas tekanan global, khususnya kenaikan harga BBM akibat konflik di Timur Tengah, mendadak berbalik arah sebelum benar-benar dijalankan. Disisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sebagaimana direncanakan.

Perubahan arah kebijakan ini segera memantik pertanyaan publik. Bukan semata karena keputusan yang berubah, melainkan karena penjelasan yang belum sepenuhnya utuh. Di titik inilah persoalan bergeser yakni  dari soal kebijakan, menjadi soal komunikasi kebijakan.

Menimbang Rasionalitas di Balik Keputusan

Dalam perspektif substansi, pembatalan pembelajaran daring bukan tanpa alasan yang dapat dipahami. Pengalaman selama pandemi Covid-19 telah meninggalkan jejak yang tidak sederhana dalam dunia pendidikan.

Pembelajaran daring, yang semula menjadi solusi darurat, pada praktiknya memunculkan berbagai persoalan antara lain  penurunan kualitas pemahaman siswa, keterbatasan interaksi sosial, hingga kesenjangan akses teknologi yang semakin memperlebar jurang ketimpangan.

Dengan latar pengalaman tersebut, keputusan untuk tidak kembali tergesa-gesa pada skema daring justru dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian. Pemerintah tampak mencoba menghindari pengulangan dampak negatif yang pernah dirasakan masyarakat luas.

Namun disinilah letak paradoksnya  keputusan yang secara rasional dapat dipahami, tidak sepenuhnya tersampaikan dengan narasi yang utuh kepada publik.

Ketika Komunikasi Mendahului Kematangan

Sejatinya Komunikasi publik  bukan hanya menyampaikan keputusan, melainkan membangun pemahaman bersama. Dalam kasus ini, pemerintah terkesan lebih dahulu menyampaikan rencana, sebelum memastikan kematangan substansi dan skenario yang menyertainya.

Akibatnya, publik terlebih dahulu membangun ekspektasi, sebelum akhirnya dihadapkan pada perubahan yang datang tanpa penjelasan yang memadai. Dalam perspektif komunikasi, kondisi ini mencerminkan lemahnya konsistensi pesan.

Bila dilihat dari sudut pandang komunikasi krisis, situasi ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan komunikasi sebelum kebijakan dilempar ke ruang publik. Kebijakan pembelajaran daring dan WFA bukanlah keputusan teknis semata, melainkan kebijakan strategis yang menyentuh jutaan orang mulai dari siswa, guru, hingga pekerja. Tanpa kesiapan narasi dan simulasi yang matang, kebijakan seperti ini mudah memunculkan kebingungan kolektif.