Mengurai Komunikasi Kebijakan yang Tersendat di Tengah Ketidakpastian

Isyarat Inkonsistensi dalam Pandangan Publik

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah munculnya kesan inkonsistensi antar kebijakan. Ketika pembelajaran daring dibatalkan dengan alasan efisiensi, sementara program MBG tetap berjalan, publik melihat adanya ketidaksinkronan arah kebijakan.

Dalam situasi minim penjelasan, publik cenderung menafsirkan sendiri. Perbedaan kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka berpotensi dimaknai sebagai ketidaktegasan, bahkan ketidaksiapan pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan yang utuh.

Dalam kajian komunikasi politik, kondisi semacam ini dapat berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan tidak hanya dibangun dari keberhasilan kebijakan, tetapi juga dari kejelasan proses dan transparansi alasan di baliknya.

Merajut Narasi yang Lebih Utuh

Situasi ini menjadi pengingat bahwa komunikasi kebijakan memerlukan perencanaan yang sama seriusnya dengan penyusunan kebijakan itu sendiri. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, keselarasan internal antar pemangku kebijakan. Tanpa kesamaan pemahaman, pesan yang keluar ke publik akan mudah berubah dan kehilangan arah.

Kedua, perumusan narasi yang utuh. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan apa yang diputuskan, tetapi juga perlu menjelaskan mengapa keputusan itu diambil dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, pengalaman pembelajaran daring di masa pandemi seharusnya menjadi bagian penting dari narasi yang disampaikan, sehingga pembatalan kebijakan dipahami sebagai bentuk pembelajaran, bukan sekedar perubahan arah.

Ketiga, kesiapan skenario komunikasi. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, perubahan kebijakan merupakan hal yang wajar. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah kualitas komunikasinya. Publik perlu tetap merasa dipandu, bukan ditinggalkan dalam ketidakjelasan.

Menjaga Kepercayaan di Tengah Ketidakpastian

Perubahan kebijakan pada dasarnya bukan sebuah kesalahan. Justru dalam situasi global yang dinamis, kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah bagian dari respons yang diperlukan. Dalam kasus ini, pembatalan pembelajaran daring bahkan dapat dilihat sebagai langkah yang lebih bijak.

Disisi lain kebijakan yang baik tetap membutuhkan komunikasi yang baik. Di era keterbukaan informasi, publik tidak hanya menilai apa yang diputuskan, tetapi juga bagaimana keputusan itu dijelaskan.

Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya ketepatan kebijakan, melainkan kemampuan pemerintah dalam merawat kepercayaan, sebab kepercayaan itu tumbuh dari satu hal yang sederhana tetapi  mendasar antara lain komunikasi yang jujur, utuh, dan konsisten di tengah ketidakpastian yang terus bergerak.