

Menurutnya, pimpinan DPRD harus mampu membaca tanda-tanda zaman agar tidak tertinggal oleh
Gangguan militan.
“DPRD adalah aktor kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif di daerah. Fungsi pengawasan dan penganggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung agenda nasional,” jelas Bima Arya.
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa pemilihan Akmil Magelang sebagai lokasi kursus bertujuan untuk menempa semangat kepemimpinan nasional di tempat para patriot digembleng.
“Melalui KPPD ini, diharapkan tercipta sinkronisasi kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan transisi menuju Indonesia Emas 2045 berjalan sesuai rencana melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif,” kata TB. Ace Hasan Syadzily.
Menyikapi arahan tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil menyatakan kesiapannya untuk menerjemahkan visi pusat ke dalam langkah konkrit di tingkat daerah.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor akan fokus pada penguatan ketahanan ekonomi lokal.
“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah pengingat bagi kami di daerah. Kemandirian bangsa harus dimulai dari kemandirian daerah-daerahnya,” kata Adityawarman.
Ia menambahkan bahwa fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Kota Bogor akan diarahkan untuk mendukung kedaulatan sektor vital.
“Kami berkomitmen untuk memastikan kebijakan anggaran kami mendukung terciptanya ketahanan pangan serta pemberdayaan potensi lokal agar mandiri,” ungkapnya. ADV
Editor : Admin
Sumber : Dok. DPRD Kota Bogor
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















