BOGORTODAY.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor resmi menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai catatan perbaikan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya dalam mengoptimalkan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di masa mendatang.
Ketua Pansus LKPJ, Ahmad Aswandi, menegaskan bahwa sektor pendapatan daerah menjadi poin evaluasi yang paling krusial dalam laporan kali ini.
“Hal yang paling utama adalah pendapatan. Mengingat adanya pengurangan bantuan transfer dari pemerintah pusat ke depan, Pemkot melalui Bapenda Kota Bogor harus lebih kreatif dalam menciptakan potensi pendapatan baru di luar skema yang biasa dilakukan,” tegas Ahmad Aswandi usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus tetap dimaksimalkan untuk menunjang pencapaian visi-misi Wali Kota. Ia pun mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini berada di kisaran Rp1,1 triliun dapat dipacu hingga mencapai target yang lebih ambisius.
“Saat ini PAD kita kurang lebih Rp1,1 triliun. Ke depan, target ini harus digenjot agar bisa naik menjadi Rp2 triliun ke atas,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah. Terutama pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta percepatan penanganan bencana.
“Penanganan harus dilakukan secara cepat. Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana menunggu bantuan tanpa kepastian. Jika anggarannya tersedia, eksekusinya harus segera dilaksanakan,” pungkasnya.
Bagi HalamanWartawan : Iman Rahman Hakim
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















