“Jangan sampai keterlambatan pembangunan jalan tambang justru memicu lebih banyak kecelakaan dan memakan korban di jalan raya akibat aktivitas kendaraan tambang,” katanya.
Samsul menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan kajian terhadap seluruh aktivitas tambang yang saat ini dihentikan operasionalnya. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat segera menjadi dasar dalam menentukan tambang mana yang layak kembali beroperasi dan memperoleh izin.
Menurutnya, lambannya keputusan terkait operasional tambang telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari melemahnya aktivitas ekonomi warga, meningkatnya angka pengangguran, hingga munculnya persoalan sosial lainnya.
“Penundaan keputusan ini berdampak terhadap matinya kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatnya pengangguran, tindakan kriminal, angka perceraian, hingga angka putus sekolah,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat segera menemukan solusi terbaik agar persoalan tambang di wilayah Cigudeg dan Parungpanjang hingga Rumpin tidak terus berlarut-larut.
“Semoga semua mimpi buruk ini segera berakhir dan menghasilkan solusi yang win-win solution bagi semua pihak,” pungkasnya.
Editor : Ilham Ariyansyah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
