BGN Ancam Tutup Dapur Gizi di Bogor Tanpa Sertifikat Sanitasi

BOGORTODAY.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tenggat waktu selama 30 hari kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan setiap SPPG yang telah diresmikan tetap dapat beroperasi sembari mengurus sertifikat tersebut. Namun, operasional dapur gizi akan dihentikan apabila SLHS belum terbit dalam waktu satu bulan.

“Biasanya setelah satu bulan SLHS tidak keluar, maka operasinya harus dihentikan sampai SLHS itu keluar,” ujar Dadan.

Menurut dia, SLHS merupakan syarat wajib yang harus dimiliki setiap SPPG untuk memastikan standar kebersihan dan sanitasi terpenuhi. Adapun penerbitan sertifikat tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Itu wajib karena satu bagian yang harus dibenahi oleh SPPG dan yang mengeluarkannya Dinas Kesehatan,” kata dia.

BGN juga meminta masyarakat turut mengawasi operasional dapur SPPG di lapangan. Warga diminta melapor melalui layanan 127 apabila menemukan dapur yang belum memiliki SLHS.

“Kami pastikan laporan itu ditindaklanjuti, makanya sekarang kita dorong agar semua dapur SPPG memiliki SLHS,” tutur Dadan.