Polemik Jalur Tambang Bogor Barat: Wabup Jaro Ade Minta Warga Beri Waktu Pemerintah Berbenah

BOGORTODAY.COM – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengevaluasi serta menata jalur tambang di wilayah Bogor Barat.

Dukungan ini ia sampaikan guna memastikan pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Jaro Ade menekankan bahwa keberadaan material tambang sangat krusial bagi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Bogor. Ia merinci tiga sektor utama yang sangat bergantung pada ketersediaan material lokal, ialah seluruh pembangunan jalan dan fasilitas publik membutuhkan material bangunan.

Kemudian, lanjutnya, perbaikan dan pembangunan fasilitas kesehatan tidak dapat berjalan tanpa pasokan material. Adapun renovasi sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor memerlukan material yang memadai.

Ia juga menyoroti kebutuhan material untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Bendungan Cibeet dan pembangunan jalan tol, serta program daerah seperti pembangunan Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kalau material kita belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk dengan pagu APBD. Jika harga membengkak karena membeli dari luar daerah, pelaksana proyek bisa rugi dan berisiko meninggalkan pekerjaan di tengah jalan,” ungkap Jaro Ade, Rabu (13/5/2026).

Terkait langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengeluarkan surat edaran evaluasi tambang dengan melibatkan akademisi dari ITB dan IPB, Jaro Ade menilainya sebagai langkah yang sangat tepat.

“Saya mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Bupati 1000 persen. Langkah Gubernur sudah benar untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tambang,” tegasnya.

Menurutnya saat ini, Pemkab Bogor tengah mempercepat pembangunan jalan khusus tambang sebagai solusi jangka panjang. Ia pun mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp100 miliar telah disiapkan oleh Bupati untuk kebutuhan tersebut.

“Pemerintah juga sedang mengupayakan kolaborasi berupa hibah tanah dari para pengusaha untuk menekan penggunaan APBD,” ungkapnya.

Mengenai adanya pro dan kontra di masyarakat, Jaro Ade meminta semua pihak untuk bersikap bijak. Ia memahami bahwa kelompok yang “pro” biasanya bergantung secara ekonomi pada sektor tambang, sementara yang “kontra” merasa terganggu oleh dampak lingkungan seperti debu jalanan.

Terkait isu kompensasi, Wabup Jaro Ade menjelaskan adanya kendala pada validasi data warga terdampak. Awalnya, data warga terdampak diperkirakan berjumlah 3.000 orang. Namun, angka tersebut melonjak dari 6.000, lalu 9.000, hingga kini mencapai 18.000 orang.

“Pemerintah daerah terus menyampaikan aspirasi ini kepada Gubernur melalui surat maupun audiensi agar ditemukan solusi yang adil,” jelasnya.

Selain itu, Jaro Ade mengimbau masyarakat untuk memberikan waktu kepada pemerintah dalam berbenah. Saat ini, pembangunan jalan provinsi dari Bunar hingga Parung Panjang terus dikebut dengan anggaran sekitar Rp100 miliar yang sudah masuk tahap tender.

“Kuncinya sabar dulu, berikan sepenuhnya kepada pemerintah agar ada waktu untuk berbenah. Pak Gubernur dan Pak Bupati tentu punya konsep terbaik untuk kepentingan Kabupaten Bogor,” pungkasnya.