
“Adanya layanan ini di RS UMMI harapannya bisa mengatasi kasus jantung, terutama yang sifatnya life saving (penyelamatan nyawa). Data evidence-based kami menunjukkan memang masih dibutuhkan tambahan layanan jantung di Kota Bogor karena adanya antrean rujukan dari wilayah Bogor Raya,” jelas dr. Erna.
Sementara itu, Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan KC Bogor, Rizal Ashari Nampira, memastikan alur akselerasi bagi pasien darurat jantung (prosedur PCI) sudah berjalan baik berkat sinergi dengan Dinkes dan Disdukcapil melalui skema UHC atau PBI. Pasien yang menunggak iuran mandiri pun tetap akan dilayani saat kondisi darurat.
Jika masyarakat menemui kendala di IGD, Rizal mengimbau untuk melapor ke nomor 1500491, aplikasi Pandawa, atau menemui petugas BPJS SATU di rumah sakit. Namun, ia memberi peringatan keras terkait tren penyalahgunaan kartu milik orang lain.
“Tolong jangan gunakan nomor kartu yang bukan hak miliknya. Karena kalau, amit-amit misalkan, yang dibantu itu meninggal sementara pemilik kartu asli masih hidup, itu akan repot ke depannya dan pasti terdeteksi,” tegas Rizal.
Dukungan penuh juga datang dari Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PKS, Endah Purwati. Ia menyebut layanan ini menjadi ikhtiar penting demi menekan angka kematian akibat keterlambatan penanganan jantung di IGD, merefleksikan kasus salah satu staf DPRD yang baru saja meninggal akibat telat tertolong.
“Karena saya bukan dokter, saya tidak tahu persis langkahnya, tapi kasus ini mengancam jiwa. Artinya, life time-nya ditentukan oleh waktu. Kalau dalam 10 menit tidak dilakukan penanganan operasi, maka akan ada pasien yang meninggal di IGD,” tutur Endah.
Wartawan : Aditya Nugraha
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================














