
BOGORTODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan para guru di Indonesia memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Pernyataan itu disampaikan saat Presiden memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di hadapan anggota DPR RI.
Guru Disebut Penentu Masa Depan Bangsa
Menurut Prabowo, kualitas pendidikan suatu negara sangat bergantung pada kualitas para tenaga pengajarnya. Ia menilai guru yang sejahtera akan lebih mampu memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda.
Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar para guru dapat mengajar dengan semangat dan menjadi teladan bagi peserta didik.
Karena itu, pemerintah disebut akan menjadikan perbaikan kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan ke depan.
Prabowo Ungkap Masalah Arus Dana Keluar dari Indonesia
Dalam pidatonya, Prabowo Subianto juga memaparkan data mengenai kondisi ekonomi nasional selama lebih dari dua dekade terakhir.
Ia menyebut Indonesia mencatat keuntungan perdagangan sekitar USD 436 miliar dalam 22 tahun terakhir. Namun, di sisi lain terdapat arus dana keluar yang mencapai USD 343 miliar.
Menurutnya, selisih tersebut menyebabkan banyak potensi kekayaan negara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan tenaga pendidik.
Gaji Guru Disebut Terdampak Kondisi Ekonomi
Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat anggaran negara sering kali terbatas, termasuk untuk peningkatan gaji guru, ASN, dan aparat penegak hukum.
Ia mengatakan bahwa kebocoran ekonomi dan aliran dana keluar dalam jumlah besar berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor penting.
Soroti Praktik Export Under-Invoicing
Presiden juga menyinggung praktik export under-invoicing, yaitu pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik tersebut disebut telah berlangsung dalam jangka panjang dan merugikan negara.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya praktik penyelundupan yang turut menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang.
Komitmen Perbaikan Lembaga Pemerintah
Di akhir pidatonya, Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga pemerintah.
Ia menyatakan pemerintah harus terbuka terhadap berbagai persoalan yang terjadi dan berani melakukan perbaikan demi memperkuat ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para guru di Indonesia.
Bagi HalamanEditor : Gistin Illiyin
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















