Atasi Perlintasan Sebidang, Pemkot Bogor Siapkan Flyover M.A. Salmun dan Underpass Kebon Pedes

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat terkait penataan perlintasan sebidang kereta api demi menjamin keselamatan warga. Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026), bahwa kawasan Jalan M.A. Salmun dipastikan akan diintervensi oleh pemerintah pusat untuk pembangunan flyover (jalan layang) pada tahun 2027.

​Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menjelaskan bahwa opsi penanganan lintasan sebidang di Kota Bogor disesuaikan dengan instruksi Presiden, yakni melalui pemasangan palang pintu, pembangunan flyover, maupun underpass (terowongan).

BACA JUGA :  Dua Hari Pencarian, Bocah Hanyut di Sungai Cianten Ditemukan Meninggal

​​Rencana pembangunan di Jalan M.A. Salmun menjadi angin segar bagi warga setempat. Sebelumnya, sempat ada wacana penutupan total di kawasan tersebut yang memicu penolakan masyarakat karena jalurnya yang sangat vital.

​”Dampak dari kunjungan DPR RI ini luar biasa. Setelah melihat kondisi lapangan, diputuskan jalan tidak ditutup total, melainkan dibangunkan flyover khusus untuk orang dan sepeda motor, sementara mobil tidak bisa lewat,” ujar Jenal di Stasiun Bogor.

​Mengenai besaran anggaran untuk flyover M.A. Salmun, Pemkot Bogor menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Proyek ini akan dikerjakan melalui kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

BACA JUGA :  Rudy Susmanto Genjot Infrastruktur Kabupaten Bogor, Integrasikan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

​​Selain M.A. Salmun, Pemkot Bogor juga memprioritaskan pembangunan underpass Kebon Pedes. Proyek ini telah mengantongi dokumen Detail Engineering Design (DED) dari Dinas PUPR dengan estimasi total kebutuhan anggaran mencapai Rp350 miliar, mencakup pembebasan lahan dan konstruksi.

Jenal menjelaskan, ​mengingat keterbatasan APBD, Pemkot Bogor mendorong adanya sharing anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta mencari alternatif pembiayaan lain.

Wartawan : Aditya Nugraha

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================