
Alih-alih meninggalkan lokasi atau menghindari massa, para pejabat tersebut memilih turun langsung menemui mahasiswa dan membuka ruang komunikasi.
Sikap tersebut dinilai sebagai contoh positif dalam budaya politik yang mengedepankan dialog dibanding konfrontasi.
Menurut JAGATANI, tindakan para pejabat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemauan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.
Kehadiran mereka di lingkungan kampus pada dasarnya juga bertujuan untuk menjelaskan program-program pemerintah serta membuka ruang evaluasi publik terhadap berbagai kebijakan yang sedang dijalankan.
Lebih jauh, JAGATANI menilai bahwa ketegangan yang terjadi di UGM menjadi sinyal adanya hambatan komunikasi antara pemangku kepentingan di sektor agraria dan pertanian.
Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi, energi bangsa akan terus tersita oleh konflik dan polarisasi, sementara berbagai persoalan mendasar yang dihadapi petani dan masyarakat pedesaan justru belum mendapatkan solusi yang memadai.
Padahal, baik mahasiswa maupun pemerintah sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa hadir dengan semangat idealisme dan keberpihakan kepada kelompok rentan, sementara pemerintah menunjukkan kesediaan untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan publik.
Atas dasar itu, JAGATANI mendorong agar momentum yang terjadi di UGM dijadikan titik awal untuk membangun forum dialog yang lebih konstruktif. Kritik yang berkembang di ruang publik perlu diterjemahkan menjadi pembahasan kebijakan yang terukur, berbasis data, dan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.
JAGATANI juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menjawab berbagai kritik tersebut melalui kebijakan konkret yang mampu melindungi lahan pertanian pangan, memperkuat posisi petani kecil, serta memastikan keadilan agraria berjalan sesuai amanat konstitusi.
Di sisi lain, mahasiswa diharapkan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial dengan menawarkan gagasan, argumentasi, dan alternatif kebijakan yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan publik.
Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui saling meniadakan, melainkan melalui keberanian untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama.
Peristiwa di UGM seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa perbedaan pandangan tidak harus berakhir pada benturan, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada rakyat.
Editor : Gistin Illiyin
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















