Menurutnya, kantor pemerintahan harus menjadi contoh bagi instansi lain dalam tertib melengkapi administrasi perizinan bangunan. Ia mengungkapkan, penataan perizinan akan dijadikan salah satu agenda penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dalam administrasi bangunan gedung .
“Kami juga menilai masih terdapat sejumlah persoalan administrasi bangunan yang perlu dibenahi,” jelas dia.
Sogir juga mengajak agar kewajiban administrasi, termasuk pajak bumi dan bangunan untuk dipatuhi. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pemangku kebijakan agar keselamatan menjadi aspek yang diutamakan.
“Kami mengajak seluruh instansi untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan. Baik kantor kecamatan yang baru dibangun, puskesmas, maupun gedung perkantoran lainnya harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku agar administrasinya tertib dan legalitasnya jelas,” tutup dia
Editor : Bas
Wartawan : Rifki Ramadhan
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
