Didukung GIZ Jerman, Bappenas Tingkatkan Kapasitas Daerah Kawal Transisi Ekonomi Hijau

BOGORTODAY.COM — Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pelaporan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah demi memuluskan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA) dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam mengawal transisi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Langkah strategis ini dimanifestasikan dalam Lokakarya Nasional Tahun 2026: Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA yang berlangsung di Swiss-Belhotel Bogor, Selasa (30/6/2026).

Forum nasional yang berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (2/7/2026) ini dihadiri oleh ratusan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi di Indonesia, baik secara luring maupun daring, dengan bantuan  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Indeks Ekonomi Hijau (IEH) bukan lagi sekadar target sektoral, melainkan pilar utama transformasi ekonomi makro Indonesia. Lewat optimalisasi AKSARA, aplikasi ini dinilai dapat menjadi jawaban atas tantangan validitas data aksi mitigasi di berbagai level di daerah.

Melalui platform yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memetakan, memantau, dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala dan akuntabel. Lebih dari itu, integrasi ini juga mencakup tata kelola keuangan daerah melalui fitur Climate Budget Tagging (penandaan anggaran iklim) yang terkoneksi dengan platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan.