
Selain itu, Pemkab Bogor juga merencanakan pembangunan Hotel Embarkasi Haji dan penyediaan gerai pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Selain pembangunan infrastruktur dan ekonomi, Pemkab Bogor memastikan dukungan terhadap pembangunan desa tetap berjalan.
Dukungan tersebut dilakukan melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta persiapan pelaksanaan Pilkades Serentak di 229 desa pada 39 kecamatan.
Pemerintah daerah juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi kondisi darurat, bencana, maupun upaya pengendalian inflasi daerah.
Rudy mengakui penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 masih menghadapi tantangan berupa kondisi defisit. Kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat dinilai lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.
Meski demikian, ia optimistis pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bogor dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat,” kata Rudy.
Setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat bersama rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dilakukan evaluasi sesuai aturan yang berlaku.
Editor : Gistin Illiyin
Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================














