SEKOLAH SWASTA: ASET STRATEGIS NASIONAL YANG TERLUPAKAN

Nilainya tentu mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.

Di sinilah letak kontribusi besar sekolah swasta yang selama ini kurang disadari.

Selama puluhan tahun masyarakat melalui yayasan pendidikan telah menyediakan tanah, membangun gedung sekolah, melengkapi sarana dan prasarana, merekrut guru dan tenaga kependidikan, serta membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan sumber daya mereka sendiri. Semua itu dilakukan untuk membantu memenuhi hak konstitusional setiap warga negara memperoleh pendidikan.

Dengan demikian, sekolah swasta bukanlah beban negara. Sebaliknya, sekolah swasta merupakan investasi masyarakat yang telah menghemat keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Sayangnya, nilai investasi tersebut belum pernah dihitung sebagai bagian dari aset pembangunan nasional. Padahal, tanpa sekolah swasta, pemerintah harus menanggung sendiri seluruh kebutuhan investasi pendidikan yang nilainya sangat besar.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah menghargai nilai investasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang lebih adil, lebih berpihak, dan lebih kolaboratif antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebab, memperkuat sekolah swasta bukan berarti mengurangi peran sekolah negeri, melainkan memperkuat sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

Lebih dari itu, negara perlu membangun paradigma baru bahwa sekolah swasta adalah Aset Strategis Nasional. Nilai tanah, gedung, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta seluruh investasi yang telah dibangun masyarakat selama puluhan bahkan ratusan tahun merupakan modal bangsa yang tidak ternilai. Keberadaan sekolah swasta telah menghemat keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar sekaligus memperluas akses pendidikan bagi jutaan anak Indonesia.

Pengakuan terhadap sekolah swasta sebagai Aset Strategis Nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pengakuan tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan kepastian, perlindungan, pembinaan, kemitraan yang setara, serta dukungan yang proporsional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Negara dan masyarakat bukanlah dua pihak yang saling menggantikan, melainkan dua kekuatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sudah waktunya negara tidak hanya menghitung berapa besar anggaran pendidikan yang dikeluarkan setiap tahun, tetapi juga menghitung berapa besar investasi masyarakat yang telah disumbangkan melalui sekolah swasta sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini. Dengan cara pandang tersebut, akan lahir kebijakan pendidikan yang lebih adil, lebih visioner, dan benar-benar mencerminkan semangat gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pertanyaannya sederhana: apabila suatu hari seluruh sekolah swasta di Indonesia tidak lagi menyelenggarakan pendidikan, apakah negara telah siap menyediakan tanah, membangun ribuan sekolah baru, merekrut ratusan ribu guru dan tenaga kependidikan, serta menyiapkan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk menggantikan peran yang selama ini dijalankan oleh masyarakat? Jika jawabannya belum, maka sudah saatnya negara menempatkan sekolah swasta pada posisi yang semestinya sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sekolah swasta telah hadir sebelum negara ini lahir, ikut melahirkan bangsa ini, dan hingga hari ini tetap setia menjaga keberlangsungan pendidikan nasional. Karena itu, mengakui sekolah swasta sebagai Aset Strategis Nasional bukanlah bentuk kemurahan hati negara, melainkan penghormatan atas sejarah, pengabdian, dan investasi masyarakat bagi masa depan Indonesia.

“Bangsa yang besar bukan hanya menghitung berapa anggaran yang telah dikeluarkan negara, tetapi juga menghargai berapa besar pengorbanan dan investasi yang telah dipersembahkan rakyatnya. Sekolah swasta adalah bukti nyata bahwa rakyat telah lebih dahulu berinvestasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.”

*) Penulis tinggal di Kota Bogor, Sekretaris Jenderal DPN BMPS, Ketua Pembina Yayasan Dharma Setia Kosgoro dan Pengurus Yayasan Bina Bangsa Sejahtera Bogor.