JAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang berfokus pada tiga hal besar. Yakni meningÂkatkan daya saing industri, memÂpercepat proyek-proyek stratÂegis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.
Untuk mendorong daya saÂing industri, Jokowi menyebutÂkan terdapat 89 peraturan yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dihapus. Kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tinÂdih aturan dan duplikasi kebijakan. “Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang masuk (diusulkan untuk dideregulasi). Pemerintah berkomitmen menyelesaikan paket deregulasi ini pada September-OkÂtober 2015, dan mungkin akan ada tahap II dan mungkin tahap III,†ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2015).
Terkait percepatan proyek stratÂegis nasional, Jokowi memastikan pemerintah akan menghilangkan berbagai hal yang selama ini meÂnyumbat pelaksanaannya. “Antara lain melakukan penyederhanaan izin, penyÂelesaian masalah tata ruang, memperÂcepat pengadaan barang dan jasa, serta memberikan diskresi menyangkut hamÂbatan hukum,†tuturnya.
Fokus yang ketiga, lanjut jokowi, pemerintah akan mendorong pembanguÂnan rumah bagi masyarakat berpendapaÂtan rendah guna mendorong investasi di sektor properti.
Presiden Jokowi optimistis paket kebiÂjakan ekonomi jilid I yang dirilis pemerintahannya akan mampu menggerakkan sektor rill dan memajukan perkonomian Indonesia di masa depan. “Saya yakin paket kebiÂjakan September ini akan memperkuat industri nasional, mengembangkan UMKM, memperlancar perdagangan antardaerah, menggairahkan industri pariwisata, dan menyejahterakan neÂlayan,†ujarnya.
Bogor Masih Lesu
Menanggapi lahirnya kebijakan paket September Jokowi ini, para penÂgusaha lokal, khususnya di Bogor masih pesimis. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak akan serta merta membuat perekonomian langÂsung membaik.
Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Rudy Ferdian mengungkapkan, program Jokowi tidak akan bisa diterapkan secara instan, tapi perlu waktu. “Ya kalau melihat iklim inÂvestasi properti di Kabupaten Bogor saat ini, daya beli masyarakat sedang lesu. Salah satunya imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah,†ujar Rudy Bule itu kepada Bogor Today, Rabu (9/9/2015).
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan, jangka pendek, usulan Jokowi masih suÂlit diterapkan di Bumi Tegar Beriman. “Kalau tidak mau dikatakan jangka panÂjang, ya sebut saja masih memerlukan waktu lah. Kalau jangka panjang kan perlu waktunya lama,†katanya.
Terpisah, Ketua Kadin Kota Bogor, Erik Suganda mengakui, jika iklim inÂvestasi setahun terakhir mengalami penuÂrunan drastis. Pengusaha ragu berinvestaÂsi karena daya beli masyarakat juga turun hingga kisaran 40 persen. “Menurut saya, kran investasi perlu dibuka lebar-lebar oleh Pemerintah Pusat. Untuk perizinan saja dipersulit, bagaimana pengusaha mau datang ke Bogor,†kata dia.
Politikus PDIP itu juga mengaku pernah berkonsultasi dengan Jokowi terkait ribetnya mekanisme perizÂinan di Kota Bogor. “Saya lebih setuju pemerintah memperbaiki sistem dan mekanisme perizinan investasi. Semasa banyak yang masih nyambi jadi calo, saya yakin investasi semakin tahun seÂmakin turun,†kata dia.
Lantas, seberapa lama pengaruh keÂbijakan Jokowi ke Bogor? Erik mempreÂdiksi, satu tahun ke depan iklim baru bisa membaik jika diterapkan oleh pemerinÂtah daerah (pemda). “Kemungkinan buÂtuh waktu satu tahun,†tandasnya.
(Rishad Noviansyah|Yuska Apitya)