BOGOR-TODAY.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat (Jabar) tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan kepala daerah atau yang mewakili dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) masing-masing daerah di Aula Gedung Sate, Bandung, Kamis (9/11/2023) sore.
Pada seremonial penandatanganan serentak NPHD anggaran Pemilukada serentak tahun 2024 se-provinsi Jawa Barat oleh setiap daerah dengan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota juga dilakukan penandatanganan NPHD Pemprov Jabar oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Jabar.
“Naskah perjanjian hibah ini untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan pada Pilkada Serentak 2024 memiliki dana hibah yang proporsional dan mencukupi untuk menyelenggarakan Pilkada di daerah masing-masing,” kata Bey Machmudin dalam sambutannya.
Sebagai provinsi dengan populasi terbanyak, Jabar memiliki Daftar pemilih tetap (DPT) terbesar dan jumlah kabupaten terbesar ada di Kabupaten Bogor.
“Jadi dengan ditandatanganinya ini logistik akan tepat waktu, termasuk jaringan internet akan terkoneksikan semua dan kami berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas dan adil,” ujarnya.
Di akhir tahun ini hingga tahun 2024 mendatang, mengutip apa yang disampaikan DPRD Provinsi Jawa Barat, Bey menyampaikan ada 19 pejabat kabupaten/kota di Jabar, termasuk Gubernur Jawa Barat yang juga dijabat oleh Pj.
Bey menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa jelas dan tegas kepala daerah ataupun Pj tidak boleh berpihak padan harus netral.
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















