Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor Transportasi di Kabupaten Bogor

BOGORTODAY.COM – Kabupaten Bogor adalah kabupaten terluas ke-4 se-Jawa Barat dengan luas wilayah 2.710,62 km² yang terbagi menjadi 40 kecamatan, terdiri dari 435 desa/kelurahan, sekaligus kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 5,38 juta jiwa. Dengan luasnya wilayah dan tingginya jumlah penduduk Kabupaten Bogor, interkonektivitas dan aksesibilitas antar wilayah tentunya dibutuhkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk wilayah daratan, melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi, dengan sasaran tersedianya sarana prasarana transportasi yang selamat, aman, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dishub Kabupaten Bogor telah merancang rencana kerja untuk tahun 2024 melalui arah kebijakan dan strategi sebagai bagian dari upaya berkesinambungan untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan beberapa isu strategis terkait transportasi di Kabupaten Bogor.

Beberapa rencana kerja dan program prioritas serta kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan publik adalah di sektor perhubungan sebagai berikut:

Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Perhubungan

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah merevitalisasi Terminal Bojonggede dan membangun Jalan Belakang Terminal Bojonggede untuk meningkatkan akses menuju terminal. Kemudian, Skybridge Bojonggede telah selesai dibangun dan mulai dioperasikan. Jembatan penghubung antara Terminal dan Stasiun Bojonggede sepanjang 243 meter yang dibangun atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Pusat ini menjadi solusi dari masalah kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Stasiun Bojonggede.

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menyampaikan, Stasiun Bojonggede adalah salah satu stasiun KRL tersibuk yang melayani 70.000 penumpang setiap harinya, dengan frekuensi perjalanan kereta api setiap 3 menit sekali saat jam sibuk. Tingginya pergerakan masyarakat Kabupaten Bogor di Stasiun Bojonggede yang akan menuju dan dari ibukota difasilitasi oleh pemerintah dengan pembangunan Skybridge Bojonggede untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat, utamanya masyarakat pengguna kereta.

Menteri Perhubungan RI berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan skybridge, kereta dan angkutan massal yang lain dengan baik. Peranan masyarakat menggunakan angkutan massal akan berdampak pada berkurangnya angka kecelakaan, tingkat kemacetan dan pencemaran udara. “Angkutan massal berbanding lurus dengan berkurangnya kecelakaan. Angkutan massal berbanding lurus dengan berkurangnya kemacetan. Angkutan massal berbanding lurus dengan berkurangnya pencemaran,” ungkapnya.

Kemudian, direncanakan pengembangan Park n Ride sebagai lokasi parkir terpadu guna memudahkan kepada masyarakat dalam melakukan perpindahan moda dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum akan dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas skybridge.

Peningkatan kualitas pelayanan transportasi juga akan ditingkatkan melalui rehabilitasi terminal yang akan dilakukan di Terminal Cileungsi, Terminal Jasinga, dan jalan belakang Terminal Cibinong pada tahun 2024.

Pembangunan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Guna menunjang lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor akan menyediakan perlengkapan jalan sebanyak 1391 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), 252 patok delineator, 233 rambu jalan, 500 unit guardrail, 50 unit cermin lalu lintas, 200 unit water barrier, 100 unit concrete barrier, 5 unit warning light, marka jalan 5967m² yang tersebar di seluruh ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bogor.

Disamping pemasangan baru, berbagai fasilitas perlengkapan jalan akan dipelihara pada tahun 2024 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melalui 5 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan pada ruas jalan kabupaten di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Selain itu, akan dilakukan meterisasi titik PJU pada 2611 titik PJU di wilayah Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Tajur Halang. Wilayah 6 kecamatan tersebut akan menjadi pilot project dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan daya listrik ini.

Reformasi Angkutan dan Pengembangan Angkutan Umum Massal

Ketersediaan angkutan umum mutlak diperlukan untuk melayani mobilitas masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor akan melaksanakan reformasi angkutan umum melalui rerouting dan penyediaan sarana angkutan umum massal dengan skema buy the service (BTS) bekerja sama dengan Badan Pengelola Trasportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, pada lintasan koridor 7 Ciparigi-Cibinong. Pada lintasan Koridor 2 (Sentul-Bojonggede) juga akan dilayani dengan bus listrik bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Angkutan umum eksisting yang melayani dua koridor tersebut akan dilakukan rerouting dengan dialihkan ke jalur lain sebagai angkutan feeder.

Setelah pada tahun 2023 disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjadi acuan penataan angkutan umum di Kabupaten Bogor, reformasi angkutan yang dilakukan akan diperkuat dengan berbagai kajian, yaitu Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Rencana Induk Perkeretaapian, dan Rencana Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kajian diatas dilaksanakan berfungsi untuk mengetahui efektivitas kinerja angkutan dan dasar perencanaan selanjutnya.

Pengendalian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kemacetan adalah permasalahan utama transportasi di Kabupaten Bogor, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Dinas Perhubungan telah menempatkan pengatur lalu lintas sebanyak 320 petugas, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bogor khususnya di simpul-simpul kemacetan pada waktu krusial. Dari 81 titik kemacetan di wilayah Kabupaten Bogor, telah dilakukan penanganan yang efektif hingga tersisa 42 titik kemacetan.

Melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Mandala yang dibentuk untuk merespon cepat permasalahan kemacetan, dan Park Ranger yang berkonsentrasi pada penanganan permasalahan lalu lintas di Kawasan Tertib Lalu Lintas, Dinas Perhubungan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas untuk mengurai kemacetan.