Setelah DPR RI, kini giliran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mengunjungi PT Antam, Tbk Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Senin (12/10/2015).
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Dewan Bumi Tegar BeriÂman memberi janji manis kepada warga asli Kampung Ciguha dengan reklamasi dan relokasi yang sebelumnya sempat diobrak-abrik oleh kepolisian beberÂapa waktu lalu.
“Kami dorong pemanfaatan anggaran daerah khusus untuk KeÂcamatan Nanggung pasca operasi gurandil. Kami coba reklamasi dan memanfaatkan bibit tanaman disiÂni,†ujar Ade Ruhandi.
Politisi Golkar ini beralasan, reÂlokasi dan reklamasi akan berdamÂpak pada kesejahteraan masyarakat meski dirinya belum mengetahui kaÂpan reklamasi itu terealisasi.
“Karena sedang dibuat dulu rincian anggarannya. Kami harus teliti dulu mana yang harus diperÂbaiki. Secepatnya lah kita benahi,†tandasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Salak HaliÂmun (TNGHS), Tri Siswo Rahardjo mengungkapkan, seluruh elemen pemerintahan harus menjalankan perannya dalam pembenahan di Ciguha.
“Masalah di Pongkor harus segera terselesaikan. Kami sebagai pengawas lingkungan mendukung betul dengan pemulihan di Ciguha,†tuturnya.
Sementara General Manajer (GM) PT Antam, Tbk, I Gede Gunawan menambahkan penertiban gurandil merupakan prestasi dibidang lingÂkungan terutama pengaruh buruk bagi usaha tambang yang selama ini diasumsikan sebagai perusak lingÂkungan.
“Ini kami buktikan dengan peÂrusahaan tambang yang ramah lingkungan dan mampu menjaga ekosistem serta mendukung penÂanganan permasalahan lingkungan yang selama terjadi,†pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap oknum-oknum Antam dan bandar-bandar besar jual beli emas sejak 20 tahun lalu tidak ada yang ditangkap.
“Jika kerugian yang dialami AnÂtam sampai Rp 1 T pertahun atau Rp 20 T sejak beroperasi maka pembiÂaran terhadap bandar besar “penÂcurian” itu selama 20 tahun meruÂpakan kejahatan besar,†ujar Adian, Minggu (11/10/2015).
Dirinya mengungkapkan, akan memanggil jajaran Direksi Antam untuk mejelaskan kenapa yang diÂtangkap cuma masyarakat.
“Jika ada pelangaran baik dalam operasional maupun keuangan maka tidak tertutup kemungkinan DPR akan menindaklanjuti sampai pada Audit Investigasi maupun pemÂbentukan Pansus seperti Pansus Pelindo atau Panja bersama komisi-komisi terkait,†tandasnya. (*)