PMN 2016 Ditunda, Resiko KUR Tinggi

JAKARTA, Today – PT Asuran­si Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit In­donesia ( Jamkrindo) berharap Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dialokasikan untuk kredit usaha rakyat (KUR) da­pat segera diputuskan.

Direktur Penjaminan Jam­krindo, Bakti Prasetyo menga­takan jika program KUR sudah masuk dalam Paket Kebijakan Pemerintah Jilid V, maka pem­berian PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo juga dapat di­laksanakan. “Kalau disimak penugasan Presiden untuk KUR ditargetkan Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun harusnya penting untuk PMN ini,” kata Bakti, Senin (2/10/2015).

Bakti mengingatkan, jan­gan sampai penundaan PMN ini akan membuat penyaluran KUR kian molor dari target. Berkaca pada kondisi tahun ini, penyaluran KUR sempat terhenti selama delapan bu­lan. Sehingga penyerapan juga tidak maksimal.

Ia juga mengatakan, jika suatu saat gearing ratio Askrin­do dan Jamkrindo tidak cukup untuk menanggung KUR, maka pemerintah harus berjanji segera membuat kebijakan baru. Sebab nanti akan meng­ganggu bisnis BUMN yang dija­njikan mendapatkan PMN.

Direktur Utama Askrindo, Antonuis Chandra Napitupul menambahkan risiko yang akan ditanggung Askrindo dalam PMN ini sangat besar, sehingga berpotensi merugi­kan perusahaan. Apalagi untuk PMN tahun 2015 yang sebesar Rp 1 triliun hingga saat ini be­lum juga cair.

Selama ini katanya, Askrin­do masih dapat menahan risiko KUR dengan modal sendiri dan lewat perusahaan reasur­ansi. Jamkrindo dan Askrindo awalnya akan mendapatkan PMN yang masing-masing sebe­sar Rp 500 miliar pada tahun 2016. Namun Dewan Perwaki­lan Rakyat (DPR) menolak ren­cana pemerintah memberikan PMN ke 25 BUMN dengan total nilai sebesar Rp 40,42 triliun.

Rencana penawaran saham baru (right issue) 4 BUMN den­gan target dana sekitar Rp13 triliun pada tahun depan di­pastikan tersendat karena DPR dan pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian Pe­nyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pemberian PMN ke­pada 23 BUMN senilai Rp34,32 triliun dalam APBN 2016. Pem­berian tambahan modal ke­pada BUMN diusulkan ditunda hingga pembahasan Rancan­gan APBN Perubahan 2016.

Dari 23 BUMN tersebut, 4 BUMN di antaranya merupa­kan perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indo­nesia seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Empat BUMN itu diusul­kan memperoleh PMN senilai Rp9,03 triliun dimana Wijaya Karya diusulkan memperoleh tambahan modal Rp4 triliun, Pembangunan Perumahan Rp2,25 triliun, Jasa Marga Rp1,25 triliun dan Krakatau Steel Rp1,5 triliun.

Penambahan modal dari negara kepada BUMN biasanya disertai proses right issue agar saham pemerintah tidak terdi­lusi. Dengan ditundanya pem­berian PMN maka proses right issue dipastikan bakal tidak sesuai rencana semula.

Sekretaris Perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Iip Budiman mengata­kan pihaknya akan mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah yaitu pembahasan kembali dengan komisi terkait di DPR.

Dengan demikian, menu­rut Iip, pihaknya akan mengi­kuti kembali pembahasan PMN dalam APBN Perubahan 2016. Selain itu, Iip mengatakan se­jauh ini belum terdapat pem­bahasan perubahan RKAP di Krakatau Steel.

“Untuk rencana investasi yang terkait dengan PMN, se­dang kami lihat kembali pros­esnya. Namun untuk investasi yang berkaitan dengan lender yang sudah siap tentu akan tetap dipertimbangkan,” ka­tanya, Senin (2/11).

Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, Mohammad Sofyan mengatakan pihaknya masih menanti arahan dari kuasa pemegang saham terkait pe­nundaan pemberian PMN tersebut. “Kami menunggu ara­hakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN.

Emiten berkode saham JSMR itu kini tengah meng­garap 13 ruas jalan tol baru dengan nilai investasi sekitar Rp40 triliun dengan panjang 460 km. Sekitar 60 km telah beroperasi dan sisanya sekitar 400 km sedang dalam tahap pembangunan hingga 2019.

Terkait 13 ruas yang sebagi­an besar berada di pulau Jawa tersebut, Sofyan mengatakan pembangunan itu untuk men­dukung program pemerintah terkait percepatan pembangu­nan jalan tol. “Untuk ruas-ruas itu telah ada pendanaannya,” kata Sofyan.

(Adil | net)