TOLAK KEBIJAKAN KDM BIKIN SEKOLAH MENENGAH SWASTA GULUNG TIKAR

Oleh : Heru B Setyawan (Pemerhati & Aktivis Pendidikan)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menambah jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) di SMA/SMK negeri menjadi 50 siswa per kelas untuk tahun ajaran 2025/2026.

Ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas sekolah negeri, terutama bagi sekolah yang kekurangan murid, dengan cara menambah jumlah siswa dalam satu rombel.

Bukan Kang Dedi Mulyadi (KDM) namanya jika tidak membuat kebijakan yang kontroversial, tidak hanya kontroversial, kebijakan ini juga bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

Bahkan kebijakan ini bikin gaduh SMA/SMK swasta se Jabar, seperti dikatakan oleh Herman Lasrin ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Kota Bogor.

Bahkan di media sosial beredar ajakan dari FKSS untuk menolak kebijakan dari KDM ini. Bunyi dari ajakan itu diantaranya: SMA Swasta Kota Bogor menolak rencana kenaikan rombel sekolah negeri dari 36 siswa menjadi 50 siswa.

FKSS menilai kebijakan KDM ini bisa menyebabkan mutu pendidikan menurun, banyak sekolah swasta berpotensi tutup dan berdampak pada guru dan karyawan serta guru sertifikasi akan kekurangan jam mengajar.